Anies Baswedan: Pejabat Harus Mau Dikritik Hingga Dimaki

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sama sekali tidak mempermasalahkan adanya petisi untuk mencopot dirinya dari jabatan gubernur. Menurutnya, semua orang berhak menyampaikan kritiknya.

Sebagai pejabat di ranah publik, kata Anies, dirinya harus siap menghadapi kritikan dari masyarakat. Bahkan dicaci maki sekalipun.

"Setiap warga negara berhak menyampaikan, berhak mengkritik, dan kalau berada di ranah publik harus mau dikritik, bahkan dicaci maki pun harus biasa-biasa saja. Ya inilah wilayah publik," ujar Anies di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (26/5/2019).

"Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang," katanya melanjutkan.

Anies menuturkan, alamat keluh-kesah masyarakat adalah pejabat publik. Karena itu, semua pejabat publik, termasuk dirinya harus siap mendengarkan pendapat dan keluhan masyarakat.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan, pernyataan tersebut pernah dikatakan jauh sebelum menjabat sebagai Gubernur DKI. Karenanya, Anies menilai penangkapan terhadap masyarakat yang mengkritik pemerinta adalah berlebihan.

"Karena itu kalau ada yg mengkritik nggak usah ditangkap. Saya nggak pernah menangkap orang yang mengkritik saya, sama sekali," Anies mengakhiri.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2YUzefv
May 26, 2019 at 08:36PM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com http://bit.ly/2YUzefv
via IFTTT

Polri Layangkan Surat Cekal untuk Bachtiar Nasir

Bachtiar diketahui mengelola dana sumbangan masyarakat sekitar Rp 3 miliar di rekening Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS). Dana tersebut diklaim Bachtiar digunakan untuk mendanai Aksi 411 dan Aksi 212 pada tahun 2017 serta untuk membantu korban bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh dan bencana banjir di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Namun, polisi menduga ada pencucian uang dalam penggunaan aliran dana di rekening yayasan tersebut.

Terkait dengan pemanggilan baru dilakukan sekarang, padahal kasus sejak 2017, kepolisian menyatakan bahwa pada tahun 2017/2018 sangat rentan karena pemilu sehingga dengan mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan, penyidik baru memanggil sekarang.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VYXQpp
May 10, 2019 at 08:36PM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com http://bit.ly/2VYXQpp
via IFTTT

KPU Beri Jatah 75 Kursi untuk Pendukung Paslon di Debat Pilpres Ketiga

Liputan6.com, Jakarta Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyebut, masing-masing pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden akan diberikan jatah kursi 75 saat debat pilpres ketiga 17 Maret nanti.

"Masing-masing pendukung paslon 75 orang. Kemudian undangan KPU sisanya. Kapasitas kursi tempat duduk ada 500. Sehingga silakan dihitung sendiri. Kami asumsikan ya nanti daya tampung 500. Ya 75 kali dua, lalu undangan KPU sisanya," kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

"Lalu nanti maksimal kuota undangan seluruhnya bisa sekitar 450 sampai 500. Yang penting ya 75x2 sisanya KPU. Itu sudah hasil rapat kemarin," sambungnya.

Jumlah itu belum termasuk untuk masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung pada saat debat pilpres nanti berlangsung dengan peserta calon wakil presiden.

"Yang soal dari masyarakat belum diputuskan. Selasa pekan depan diputuskan," ujarnya.

Reporter: Nur Habibi

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Debat kedua Pilpres 2019 dengan tema Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EhNciC
February 27, 2019 at 08:36PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2EhNciC
via IFTTT

PPATK Telusuri Aliran Dana ke Rekening Joko Driyono

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) tengah mendalami aliran dana milik Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono (Jokdri). Pengusutan itu guna mencari bukti-bukti transaksi keuangan yang mencurigakan usai Jokdri menjadi tersangka.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad mengatakan, pemeriksaan keuangan Jokdri masih berlangsung. PPATK mengumpulkan seluruh data aliran dana dari Joko Driyono.

"Ini tidak cuma database-nya saja, nanti kami lengkapin dengan pemantauan terhadap transaksi-transaksi yang bersangkutan," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Jika semua data sudah terkumpul, PPATK akan menyerahkan kepada Tim Satgas Mafia Bola untuk segara dilakukan penindakan jika terbukti ada transaksi yang mencurigakan.

"Tugas kami hanya mengumpulkan data, menganalisa dan mendeminasi pada penegak hukum," tegasnya.

Kiagus mengaku belum tahu kapan pastinya penelusuran dana tersebut rampung. Namun, ia menegaskan akan secepatnya menyelesaikannya.

"Tidak bisa kami konkritkan berapa lama kapan, sebulan, kita memberikan laporan sebaik-baiknya, kualitasnya kita perhatikan dan secepat-cepatnya. Oh ini sebulan, oh ini seminggu, itu sangat tergantung kepada jenis transaksinya, bagaimana mereka mengatur penyembunyiannya dan sebagainya," bebernya.

Dia juga enggan membeberkan secara detail nama-nama siapa saja yang masuk dalam aliran dana Joko Driyono. Sebab, ia mengklaim kalau hal ini dapat mengganggu penyidikan.

"Saya tidak bisa memberitahukan sekarang ya, karena itu berkaitan dengan kawan-kawan penegak hukum, dalam startegi penyelidikan dan penyidikan," pungkasnya.

2 dari 2 halaman

---

Terima Surat Rekomendasi

Sementara itu Ketua Tim Media Tim Satgas Mafia Bola Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengaku, pihaknya telah menerima surat rekomendasi dari PPATK. Namun, Argo tak ingin membeberkan isi surat tersebut. Pasalnya, tim tengah mendalami surat itu.

"Tadi. Iya diterima hari ini. Kita sudah terima surat jawaban dari PPATK. Tentunya ini jadi bahan penyidik akan dievaluasi seperti apa surat dari PPATK tersebut dan menjadi bagian untuk penyidikan lebih lanjut. (Isinya?) Itu nanti di sidang pengadilan," kata Argo.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indoneisia (PSSI) Joko Driyono selesai diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Joko berharap kasus yang menjeratnya berjalan baik.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Td7p2L
February 26, 2019 at 08:36PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2Td7p2L
via IFTTT

Ma'ruf Amin: NU Tak Pernah Ancam Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin meluruskan kabar simpang siur seputar Pilpres 2019. Ia menegaskan tak ada ancaman dari Nahdlatul Ulama kepada Jokowi.

"Tidak benar ada ancam-mengancam kepada Pak Jokowi untuk calon wakil presiden, tapi saat itu ditawarkan kalau mau milih kader NU," kata Ma'ruf Amin saat di panggung acara Ponpes Al-Islam, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (22/1/2019).

Tawaran itu, lanjut Ma'ruf, berupa opsi beberapa kader NU. Sejumlah nama diajukan.

Dari kalangan profesional ada Mahfud MD, kalangan politisi Cak Imin dan Romahurmuzzy atau Gus Rommy, Ketua PBNU Said Aqil Siradjh, dan dirinya sendiri, sebagai Rais Aam PBNU.

"Kalau Pak Jokowi pilih wakilnya dari NU, NU akan habis-habisan dukung kemenangan Pak Jokowi," kata Ma'ruf bercerita. "Lalu dipilihlah saya sebagai wakilnya," sambung dia.

2 dari 2 halaman

---

Tetap Berjuang untuk NU

Lantaran sudah terpilih menjadi calon wakil presiden, Ma'ruf yang lengser dari kursi Rais Aam, mengaku akan tetap menjadi kader yang berjuang untuk NU.

"Sekarang saya tetep di PBNU sebagai mustasyar, bagi saya jadi apa pun saya, dalam jabatan apa saja, saya tetap kader yang berjuang untuk NU. Saya harap NU dapat berada dalam pimpinan nasional, karena sebelumnya baru Gus Dur," tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Cawapres no urut 1 Ma'ruf Amin menghadiri istighosah kubro di Trenggalek Jawa Timur hari Selasa (22/01).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UbhwSy
January 22, 2019 at 08:36PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2UbhwSy
via IFTTT