DPR Akan Dalami Kasus 4 Tokoh Jadi Target Pembunuhan Saat Aksi Rusuh 22 Mei

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, pihaknya akan segera membahas dugaan rencana target pembunuhan empat tokoh pada aksi 21-22 Mei lalu. Rapat itu akan dilakukan seusai lebaran Idul Fitri. 

"Jadi soal ini kan baru dijelaskan kepada media oleh Pak Kapolri dan juga oleh jajaran pejabat yamg ada di bawah kordinasi Menkopolhukam," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Arsul pun menjelaskan alasan mengapa rapat tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Kata dia, salah satu alasannya karena kasus target pembunuhan tersebut masih dalam massa penyidikan.

"Kalau semua disampaikankan ketauan gitu loh. Nantikan siapa yang disasar berdasarkan alat bukti dan sebagainya. penyidikan itukan justru lebih banyak hal-hal yang dirahasiakan," ungkapnya. 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian membeberkan nama empat tokoh yang jadi target para pembunuh bayaran. Pertama, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan dan terakhir adalah staf khusus presiden bidang intelijen dan keamanan, Goris Mere.

"Pak Wiranto, Pak Luhut, yang ketiga Kabin (Budi Gunawan), Keempat Pak Goris Mere," ujar Tito di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Selain menargetkan empat tokoh nasional, kelompok ini juga berencana membunuh pimpinan lembaga survei. Namun Tito tidak menyebutkan nama pimpinan lembaga survei yang dimaksud.

"Yang survei saya tidak mau sebut," singkatnya.

Reporter: Sania Mashabi

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2W3I6h2
May 29, 2019 at 07:07PM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com http://bit.ly/2W3I6h2
via IFTTT

Bawaslu: Saksi PSU Kuala Lumpur Bisa Ajukan Keberatan Saat Rekapitulasi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan setiap dugaan penggelembungan suara harus diklarifikasi dengan data dan fakta. Karena itu, jika ada pihak yang menuding terjadinya penggelembungan saat pemungutan suara ulang (PSU) di Malaysia, seharusnya bisa dibuktikan di forum rapat pleno rekapitulasi nasional.

"Saya berharap saksi-saksi bisa mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi, nanti kita akan dengarkan, dicocokkan atau bisa diajukan pelapor penanganan administrasi di Bawaslu," kata Fritz di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Dia menjelaskan, pihaknya telah bersikap dengan laporan terkait. Karenanya, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur telah membahas dengan jajaran anggota Bawaslu untuk mengambil sikap.

"Sudah ketemu dengan Panwas LN, menyikapi tindakan Bawaslu dan posisi Bawaslu saat rekapitulasinya, terutama di KL," jelas Fritz.

Wewenang Bawaslu, lanjut Fritz, dalam menangani penggelembungan suara perlu ditegaskan lewat suara rekapitulasi ataupun sengketa mengenai hasil suara itu berada di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, tugas dan wewenang Bawaslu hanya fokus pada cara penghitungan tata cara administrasi rekapitulasi yang sudah sesuai atau belum.

"Kita tunggu nanti pada saat direkapitulasi nasional dan teman-teman bisa tahu nanti situasinya," kata Fritz.

Diketahui, isu penggelembungan suara berawal dari pernyataan para saksi di PPLN Kuala Lumpur yang mengatakan, sampai tanggal 15 Mei surat suara diterima dan siap hitung di esok hari, hanya berjumlah 22.087. Namun keesokan harinya, sebanyak 62 ribu surat suara via pos mendadak datang dan bercampur dengan yang sebelumnya.

PPLN mengatakan, puluhan ribu surat suara baru saja datang dikarenakan telat diterima pihaknya sehari sebelumnya. Namun, para saksi partai merasa janggal dan mempertanyakan mengapa surat suara tersebut bisa lagsung di lokasi penghitungan suara, Gedung PWTC, tanpa melalui kantor PPLN Kuala Lumpur, terlebih dahulu.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2YCqDxS
May 19, 2019 at 07:07PM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com http://bit.ly/2YCqDxS
via IFTTT

Bawaslu Hentikan 3 Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu di Garut

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menghentikan tiga kasus dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 karena tidak memenuhi persyaratan materiil.

"Ada tiga (kasus) dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiil," kata Komisioner Bawaslu Garut, Asep Nurjaman di Garut, seperti dilansir Antara, Rabu (8/5/2019).

Dia mengatakan, tiga dari 10 laporan dugaan pelanggaran pemilu itu diterima Bawaslu Garut selama tahapan pelaksanaan Pemilu 2019.

Laporan itu, kata dia, di antaranya terkait dugaan praktik politik uang, kampanye yang dilakukan pada masa tenang, dan dugaan penggelembungan suara.

"Tiga kasus itu terdiri atas dugaan penggelembungan suara, kampanye di masa tenang, dan politik uang," ujar Asep.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Jl4lw6
May 08, 2019 at 07:07PM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com http://bit.ly/2Jl4lw6
via IFTTT

Kapolri: People Power Ada Mekanismenya, Jika Tak Patuh Dianggap Makar

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan bahwa people power atau unjuk rasa dalam skala besar ada mekanismenya. Jika ajakan people power tak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, maka dapat dianggap makar.

Tito menjelaskan, jika ada klaim kecurangan dalam Pemilu 2019 dan disikapi dengan sejumlah aksi, aksi tersebut diperbolehkan sepanjang sesuai dengan UU tahun 1998 yang mengatur kebebasan berekspresi.

UU ini juga mengadopsi ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dimana diatur ada empat pembatasan yaitu tidak mengganggu ketertiban publik, tidak mengganggu hak asasi, etika dan tidak boleh mengancam keamanan nasional.

Dalam UU, pembatasan ini diterjemahkan dalam Pasal 6 dimana setiap aksi tidak boleh mengganggu HAM, mengganggu publik, mengindahkan etika moral, persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kalau melanggar poin Pasal 6 maka itu akan dapat dibubarkan. Itu diatur dalam Pasal 15. Pelanggaran dalam Pasal 6, pelanggar hukum dapat dibubarkan," jelas Tito Karnavian saat rapat dengan Komite I DPD RI, di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).

Jika dalam proses pembubaran pelaku aksi melakukan perlawanan terhadap petugas yang sah, cara penanganan telah diatur dalam KUHP dimana bisa dikenakan pidana. Mekanisme unjuk rasa juga diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 tahun 2012.

"Ada batasan-batasan yang tidak diperbolehkan, mengganggu ketenangan umum, mengganggu pemerintah. Secara rigid harus dikoordinasi jam berapa sampai jam berapa. Ini harus melalui koordinasi, enggak bisa disebar lewat WA disebar kumpul di tempat ini. Unjuk rasa harus diberi tahu dulu. Harus ada surat, nanti Polri lakukan tanda terima. Kalau itu tidak diindahkan, kita lakukan SOP mulai dari yang soft sampai hard. Sesuai keperluannya," jelas Kapolri.

Jika terjadi makar, penegak hukum dengan bantuan unsur lain seperti TNI akan melakukan penegakan.

"Kalau ternyata memprovokasi, atau menghasut untuk upaya pidana, misalnya makar itu pidana. Kalau ada provokasi dilakukan makar itu ada aturan sendiri UU Nomor 46 Pasal 14 dan 15 atau menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran. Misal bilang kecurangan tapi buktinya tidak jelas, lalu terjadi keonaran, maka masyarakat terprovokasi. Maka yang melakukan bisa digunakan pasal itu, ini seperti kasus yang sedang berlangsung, mohon maaf, tanpa mengurangi praduga tak bersalah, kasus Ratna Sarumpaet. Itu menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran," pungkas Tito Karnavian.

Reporter: Hari Ariyanti

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2LtUirb
May 07, 2019 at 07:07PM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com http://bit.ly/2LtUirb
via IFTTT

BPN: AHY Tak Konfirmasi soal Pertemuan dengan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebutkan, Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak memberi tahu mereka dan tidak mengonfirmasi soal rencana pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Kamis sore lalu.

"Mas AHY tidak ada izin dan konfirmasi ke kami soal rencana pertemuan tersebut," kata Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade di Jakarta, Sabtu (4/5/2019).

Namun demikian, lanjut dia, mereka telah mendapatkan informasi dari Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, bahwa Partai Demokrat tetap berada dalam koalisi Indonesia Adil Makmur yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kami percaya pada pernyataan Bang Hinca yang menyatakan tetap berkomitmen dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur," kata Andre Rosiade seperti dikutip Antara.

Terlebih, lanjut dia, pertemuan antara AHY dengan capres petahana Jokowi hanya bersifat pribadi dan tidak membawa institusi partai.

"Namun, kami menghormati pertemuan itu. Kami tetap berpegang pada pernyataan Sekjen Demokrat bahwa akan tetap berkoalisi dengan kami," tuturnya.

Sementara, Juru debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Daulay, menilai pertemuan Jokowi dan AHY terjadi dalam konteks politik kebangsaan dan pembicaraannya tidak harus terkait politik praktis.

"Pembicaraannya tidak harus soal politik praktis, tetapi bisa juga soal politik kebangsaan secara lebih luas. Saya melihat pertemuan itu dalam konteks politik kebangsaan yang lebih luas," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN ini.

Daulay mengatakan, pertemuan keduanya hanya komunikasi biasa saja, dan siapa pun presidennya tentu dituntut untuk bertemu dan berkomunikasi dengan banyak pihak. Soal imbauan AHY untuk menghormati hasil Pemilu, konteksnya adalah hasil Pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil (jurdil).

"Buktinya, sampai hari ini Partai Demokrat juga masih banyak yang melakukan pengaduan ke Bawaslu terkait berbagai kecurangan yang mereka alami. Mereka tentu meminta hal itu untuk diselesaikan secara baik," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2H3aVWr
May 04, 2019 at 07:07PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2H3aVWr
via IFTTT

KPK Tetapkan Sekda Kota Malang Tersangka Kasus Suap APBD

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu lagi tersangka dalam kasus suap pembahasan APBD Kota Malang Tahun 2015. Dia merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Cipto Wiyono (CWI).

"Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang di penyidikan dan persidangan tersebut, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status penanganan perkara ini ke penyidikan dengan tersangka CWI," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019).

Tersangka CWI diduga bersama-sama dengan mantan Wali Kota Malang Moch Anton dan mantan Kepala Dinas PUPR Djarot Edi Sulistiyono memberikan hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015 kepada mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono dan yang lainnya.

"Untuk kebutuhan penyidikan, KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka CWI di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK," jelas Febri.

Sebelumnya, 22 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Senin 3 September 2018 terkait kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan penetapan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, 41 anggota ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2InvnSQ
April 09, 2019 at 07:07PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2InvnSQ
via IFTTT

Ma'ruf Amin: Kita Sudah Menang di Banten, Walaupun Tipis

Liputan6.com, Banten - Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku optimitis pasangan 01 akan ungggul di Banten. Namun begitu, pihaknya akan terus berupaya memperbesar kemenangan tersebut.

"Saya kira Banten sudah menang, walaupun tipis. Nah sekarang sedang memperbesar (selisih suara)," kata Ma'ruf Amin di Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (6/4/2019).

Karena itu, Ma'ruf kini semakin rajin bertemu tokoh Banten, terutama kalangan ulama, kiai, dan santri.

Seperti yang dilakukannya hari ini, cawapres 01 itu bersilaturahmi ke Ponpes Atthohiriyah, Pelamunan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten.

Dia berceramah mengenai peranan ponpes, ulama dan santri dalam bingkai sejarah dan peranan mengisi kemerdekaan NKRI.

"Karena itu kita bertemu tokoh-tokoh, dengan simpul-simpul ya enggak punya umat di belakang. Kita harapkan nanti lebih besar lagi (raihan suara 01)," terangnya.

Sedangkan pada esok hari, Ma'ruf Amin dijadwalkan berkampanye dengan massa milenial atau anak muda dari Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang, Banten. Ia akan menyapa empat ribu anak muda di Hotel Bintang Laguna, Kota Cilegon, Banten.

Saat Pilpres 2014, raihan suara Jokowi-JK secara nasional mendapatkan 70.997.85 suara atau 53,15 persen. Sedangkan Prabowo-Hatta Rajasa meraih 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Sedangkan di Banten, Jokowi-JK meraih 2.398.631 suara atau 42,90 persen. Sedangkan Prabowo-Hatta Rajasa meraih 3.192.671 suara atau 57,10 persen.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2G5vGAk
April 06, 2019 at 07:07PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2G5vGAk
via IFTTT

Kepala BSSN: Pemilu Tak Lepas dari Serangan Siber

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi mengatakan, ada berbagai jenis ancaman pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, salah satunya yakni ancaman siber. Menurutnya, ancaman itu saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat.

"Ancaman yang dihadapi sebuah negara tidak hanya ancaman fisik atau militer. Melainkan juga tidak kasat mata atau non fisik, kenal sebagai ancaman non militer. Salah satu bentuknya adalah ancaman serangan siber," kata Djoko saat memberikan sambutan di hadapan peserta 'Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019' di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (27/3/2019).

Ia berpendapat, ancaman siber saat ini bisa menyebabkan lumpuhnya sebuah negara. Tak hanya itu juga bisa juga mengganggu privasi individu seseorang.

"Seperti serangan siber yang melumpuhkan Estonia tahun 2007. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia tidak luput dari adanya potensi ancaman serangan siber ini," ucap Djoko.

Djoko menjelaskan, serangan siber pada saat pemilu ini pernah terjadi pada Pemilu 2004 yang lalu. Saat itu, situs resmi KPU diserang dengan menggunakan teknik deface. Pelaku serangan siber mengubah tampilan situs KPU.

Deface merupakan teknik mengganti atau menyisipkan file pada server, teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem keamanan yang ada di dalam sebuah situs atau aplikasi. 

"Mayoritas serangan siber pada pemilu menggunakan teknik tersebut. Di samping menggunakan teknik Distributed Denial of Service Dos, yaitu mengganggu lalu lintas internet dengan menggunakan paket yang besar secara terus menerus sehingga layanan terganggu, bahkan dapat terhenti," tambah Djoko.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UZVYsD
March 27, 2019 at 07:07PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2UZVYsD
via IFTTT

Profil Moderator Debat Keempat: Retno Pinasti dan Zulfiqar Naghi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat keempat Pilpres 2019 pada Sabtu, 30 Maret di Hotel Shangri La, Jakarta. Debat antarcapres akan dipandu oleh Retno Pinasti dan Zulfiqar Naghi.

"Disepakati dalam penyelenggaraan debat keempat moderator Retno Pinasti dan Zulfikar Naghi," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jakarta Senin 25 Maret 2019.

Retno dan Zulfikar akan memandu jalannya debat antarcapres Jokowi dan Prabowo dengan tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

Seperti apa profil keduanya sehingga menjadi moderator debat capres? Berikut selengkapnya:

Retno Pinasti

Pembawa berita SCTV ini lahir di Yogyakarta dan pernah mengenyam pendidikan SMA di Wonosobo, Jawa Tengah. Retno kemudian melanjutkan pendidikannya untuk berkuliah di UGM, Yogyakarta.

Pada tahun 2014, wanita dengan potongan rambut sebahu ini pernah memperoleh penghargaan Best Talkshow Presenter Nominee dalam KPI Awards.

Akhir pekan nanti, Retno akan tampil bersama Zul di layar kaca untuk memandu jalannya debat pemilihan presiden 2019. Tema debat yang akan dibahas seputar Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan serta Hubungan Internasional.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2HH4xpp
March 26, 2019 at 07:07PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2HH4xpp
via IFTTT

2 Gempa Hari Ini Mengguncang Sulteng dan Malut

Gempa dengan magnitudo 6,3 terjadi di Jailolo, Maluku Utara (Malut) terasa hingga Manado. Pengunjung sejumlah pusat perbelanjaan di Manado, Minggu (24/03/2019) siang, sekitar pukul 12.37 Wita, berhamburan keluar dari pusat-pusat perbelanjaan itu.

"Saya terpaksa meninggalkan counter Handphone yang saya jaga. Bahkan ada pembeli yang akhirnya tidak terlayani karena kami sudah berhamburan keluar," ungkap Melisa, karyawan salah satu counter Handphone di ITC Manado.

Melisa sedikit beruntung karena berada di lantai satu, dan langsung keluar ke jalan raya. Namun pengunjung dan pengelola usaha di pusat perbelanjaan yang berada di lantai 2 hingga 5, terpaksa berdesak-desakan dengan menggunakan lift maupun tangga.

Berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut mengguncang pada pukul 11.37 WIB, Minggu (24/3/2019).

Pusat gempa dengan kedalaman 10 kilometer itu berada di 1,68 Lintang Utara, 126,37 Bujur Timur. Tepatnya di 139 kilometer Barat Laut Jailolo, Malut.

BMKG tidak menyatakan guncangan gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami. Meski begitu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada.

Selain di Manado, BMKG juga mencatat, guncangan gempa di Jailolo terasa di Ternate, Weda, Tondano, Bitung, Tahuna, Siau, dan Bolang.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UP8JWR
March 24, 2019 at 07:07PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2UP8JWR
via IFTTT

Mengenal Istilah Hansa Renkei, Rahasia Kesuksesan Auto2000

Liputan6.com, Surabaya - Sebuah bisnis akan berjalan dengan sebagaimana mestinya jika memegang teguh sebuah prinsip yang disepakati bersama. Misalkan saja Auto2000 yang memegang prinsip Hansa Renkei.

Apa sebenarnya Hansa Renkei? Dijelaskan oleh Andreas Totok, Kepala Bengkel Auto2000 HR Muhammad Surabaya, Hansa Renkei adalah sebuah kesinergian antara team sales dan after sales, sehingga menjadi satu team. Tujuannya satu, sustainable business.

Dengan mengutamakan kenyamanan karyawan selama bekerja, maka karyawan akan memberikan pengalaman terbaik kepada konsumen. Konsumen yang puas dengan produk Toyota dan layanan servis yang diberikan Auto2000 akan loyal.

Dampaknya, konsumen akan membeli kembali produk Toyota serta merekomendasikan produk serta layanan Auto2000 ke teman maupun keluarganya. Sehingga market-nya akan meluas berkat adanya konsumen baru.

Hal inilah yang menjadi fondasi untuk keberlangsungan bisnis Auto2000. Dimana penjualan mobil baru akan menambah pelanggan servis di bengkel, kepuasan konsumen bengkel akan membeli kembali produk Toyota dan merekomendasikan merek ini, dan mobil bekas yang terawat harga jualnya tetap terjaga dan konsumen puas.

“Implementasi Hansa Renkei membuat Auto2000 dapat menyajikan pelayanan terbaik, personal, dan mengesankan pada pelanggan. Contohnya pada cabang Auto2000 HR Muhammad Surabaya, dimana pelayanan yang diberikan tidak hanya memberikan kepuasan sesuai ekspektasi tapi juga membuat pelanggan senang dan nyaman sehingga menjadi pelanggan setia yang bahkan menjadi advokad Toyota dengan word of mouth-nya,” jelas Ricky Martawijaya, Senior Division Head Auto2000, Selasa (19/3/2019), di Surabaya .

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TTPrCN
March 20, 2019 at 07:07PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2TTPrCN
via IFTTT

Berkas Lengkap, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Segera Diadili

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas penyidikan Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan terkait kasus dugaan korupsi pengesahan anggaran dana alokasi khusus (DAK) Kebumen.

"Hari ini, penuntut umum KPK telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara terdakwa Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR-RI," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (14/3/2019).

Sidang rencananya akan digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Taufik sendiri kini sudah dipindahkan penahanannya di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Tengah.

"Tim membawa terdakwa pukul 06.30 WIB dan sampai di Rutan Polda sekitar pukul 11.00 WIB. Terkait dengan pakaian selama di rutan, hal tersebut menyesuaikan dengan aturan Rutan setempat," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad. Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik Kurniawan dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

"Memang ada upaya dari kepala daerah MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang," kata Febri beberapa waktu lalu.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UBw12y
March 14, 2019 at 07:07PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2UBw12y
via IFTTT

3 Kesamaan Kecelakaan Ethiopian Airlines dan Lion Air JT 610

Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 610 merupakan keluaran terbaru dari tipe Boeing, yaknni 737 MAX 8. Pesawat ini sendiri pertama kali diperkenalkan ke publik pada 2017.

Pesawat Lion Air JT 610, rute Jakarta-Pangkal Pinang jatuh di dekat Teluk Karawang. Sebelumnya, pesawat itu dilaporkan hilang kontak setelah lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 06.00 WIB, Senin, 29 Oktober 2018.

Sama seperti Lion Air, Ethiopian Airlines dengan jenis yang sama Boeing 737-800MAX, jatuh di Bishoftu, sebelah tenggara Addis Ababa pada Minggu pagi dan sempat hilang kontak sesaat usai tinggal landas.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2HcsGE9
March 10, 2019 at 07:07PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2HcsGE9
via IFTTT

FOTO: Bolos Sekolah, Ribuan Pelajar Jerman Tuntut Perlindungan Iklim

[unable to retrieve full-text content]

Sekitar 3.500-4.000 pelajar berpartisipasi dalam unjuk rasa menuntut tindakan konkret para politisi dalam menanggulangi perubahan iklim di Hamburg, Jerman.
https://ift.tt/2Vvhm97
March 01, 2019 at 07:07PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2Vvhm97
via IFTTT

Alasan SBY Tunjuk AHY Jadi Penanggung Jawab Pemenangan Demokrat

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yufhoyono (SBY) menyerahkan tongkat komando kampanye pemenangan pemilu 2019 kepada putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengungkap  alasan mengapa SBY lebih memilih AHY ketimbang putra keduanya Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Dalam pemenangan pemilu SBY justru menugaskan Ibas dalam Komisi Pemenangan Pemilu (KPP). Sedangkan AHY, mendapat tugas pemenangan pemilu melalui jabatan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma).

Menurut Didik, ada pertimbangan lain hingga akhirnya SBY menunjuk AHY sebagai tonggak pemenangan pemilu. Alasannya, kata dia, AHY dianggap mampu mengatur strategi dan ritme.

"Mas AHY kan memang menjadi komisi pemenangan pemilu kita, itu tugasnya sangat berat dibanding tugas lain, karena harus menentukan strategi, mengatur ritme pertarungan dan bertanggung jawab terhadap rencana aksinya," kata Didik saat dihubungi, Jumat (1/3/2019).

Didik juga mengungkap alasan kenapa bukan Ibas yang ditugaskan sebagai ketua pemenangan kampanye. Ibas, lanjutnya harus fokus pada pemenangannya sebagai caleg.

"Dan Mas Ibas sendiri strategi kampanye soal dapur Partai Demokrat sendiri, mereka berdua memang menjadi bagian magnet center, pada saatnya nanti Mas Ibas akan memperkuat Mas AHY," ungkapnya.

2 dari 2 halaman

---

Fokus Pengobatan Ani Yudhoyono

Diketahui, SBY memang tengah fokus merawat sang istri Ani Yudhoyono yang sedang sakit kanker darah di Singapura. Terkait Persiapan menghadapi pemilu serentak 17 April nanti, SBY telah memberikan sejumlah pesan.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, surat dituliskan SBY, demi menjawab ketidakhadirannya dalam dua bulan terakhir sisa masa Pemilu 2019, karena harus mendampingi sang istri yang mengidap kanker darah.

"Karena sementara waktu, secara fisik tidak bisa menjalankan kampanye sampai 17 April, oleh karena itu beliau sampaikan pesan untuk memaksimalkan kerja-kerja Partai, DPP sampai ke tingkat ranting," kata Hinca di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

Reporter: Sania Mashabi

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Berbagai wacana dan manuver dilakukan Partai Demokrat demi mengusung AHY jelang pemilihan presiden tahun 2019.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EFmrGg
March 01, 2019 at 07:07PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2EFmrGg
via IFTTT

Dedi Mulyadi: Yang Teriak Gagal, Justru Nikmati Pembangunan Jokowi

PDIP: Saatnya Door to Door Kampanyekan Jokowi-Ma'ruf

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin mengatakan, baik Kota Bandung maupun Kota Cimahi ditargetkan meraup suara minimal 60 persen untuk memenangkan Paslon 01, Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Saat ini, perolehan suara untuk Jokowi-Ma'ruf di Kota Bandung dan Kota Cimahi sudah mencapai 51 persen.

"Walaupun bisa saja terjadi hal yang berbeda, tapi survei akan dijadikan pemicu agar lebih giat lagi. Suara untuk Pilpres di Kota Bandung saat ini menang diangka 51 persen, jadi Prabowo sudah mendapat 49 persen. Kami belum puas, target di Kota Bandung kami minta 60 persen," ujar TB Hasanuddin saat Konsolidasi Pemenangan Pileg dan Pilpres 2019 di Grha Emerald, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/2/2019).

Sementara di Kota Cimahi, TB Hasanuddin mengungkapkan perolehan suara hingga kini sebesar 51 persen. Sama dengan target di Kota Bandung, Kota Cimahi juga menargetkan perolehan suara 60 persen untuk Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan, seluruh kader dalam struktur kepengurusan partai harus mulai bekerja sesuai strategi.

"Seluruh petugas partai agar bersama menyapa secara langsung door to door, dari rumah ke rumah memenangkan PDIP dan Jokowi-Ma'ruf," tegasnya.

Dalam kapasitas sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto juga mengingatkan agar PDIP bekerja sama dengan partai anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Menurutnya, untuk menghasilkan pemerintahan yang kuat, 70 persen suara di parlemen harus dikantongi.

"Kami harap kerja sama dengan Golkar, PPP, Nasdem, PKB, dan partai lain dapat dilakukan dengan baik. Kita ingin bentuk pemerintah yang kuat yang didukung minimum kekuatan 70 persen di parlemen," tandasnya.

2 dari 3 halaman

---

Elektabilitas PDIP

Selain itu, TB Hasanuddin juga menyampaikan elektabilitas PDIP pada Pileg 2019. Menurutnya, PDIP harus terus bekerja keras untuk meraup suara.

"Pileg di Kota Bandung Alhamdulillah di angka 17 persen, tapi belum maksimal. Minimal 28 persen tercapai. Sementara Pileg di Cimahi masih tertinggal dari Gerindra," tuturnya.

"Kita harus menang Pileg dan Pilpres, itu harga mati bagi kita semua," lanjut TB Hasanuddin.

3 dari 3 halaman

---

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya mempunyai ikatan yang kuat dengan warga Sumatra Utara.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ErdZua
February 23, 2019 at 07:07PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2ErdZua
via IFTTT

Prabowo Sebut APBN Bocor 25 Persen, Misbakhun Golkar: Mana Faktanya?

MenPAN-RB: Kalau ASN Berpolitik Praktis, Lumpuh Negara Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin mengimbau aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak berpolitik praktis. Walaupun, dia mengakyi para ASN mempunyai hak politik.

"Punya hak Politik memilih tapi tidak berpolitik praktis. Kalau TNI dan Polri tidak sama sekali, berpolitik praktis tidak punya hak memilih, tidak punya hak dipilih," kata Syafruddin di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (7/2/2019).

Dia menjelaskan, ASN memiliki hak pilih. Namun, kalau seluruh ASN berpolitik praktis Indonesia akan lumpuh.

"ASN punya hak memilih. Tapi tidak berpolitik, kenapa? Kalau 4,3 juta (jumlah ASN) berpolitik praktis, lumpuh negara ini, berhenti tidak jalan," kata Syafruddin.

Sebelumnya, teguran Menkominfo Rudiantara kepada anak buahnya saat pemilihan stiker sosialisasi Pilpres 2019, memunculkan polemik tentang sikap politik pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN kepada calon presiden tertentu.

Bahkan, Rudiantara dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu diadukan oleh orang yang bernama Taufik Hidayat.

Menkominfo dilaporkan lantaran dugaan pernyataannya kepada salah satu ASN soal pernyataan "Yang gaji kamu siapa?" ucapan Rudiantara itu dianggap telah melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Taufik mengungkapkan, sangat tak etis seorang pejabat negara setingkat menteri, bereaksi emosi karena anak buahnya di Kemenkominfo tak memilih Jokowi pada Pilpres 2019.

"Ini jelas bagi kami pelanggaran. Karena itu, kita tunggu nyali Bawaslu untuk mengusut dugaan pidana pemilu tersebut. Orang sudah jelas kok itu terlihat pelanggarannya," kata Taufik di kantor Bawaslu DKI, Jumat (1/2/2019).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2MUsmd1
February 07, 2019 at 07:07PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2MUsmd1
via IFTTT

Erick Thohir: TKN dan BPN Bisa Buka Forum Diskusi Tangkal Hoaks

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir mencanangkan gerakan penangkal fitnah di posko kemenangan Cemara, Jakarta. Dia menuturkan, gerakan ini mengajak masyarakat untuk memerangi tindakan tak terpuji tersebut.

"Kami di sini mengajak seluruh masyarakat bersama-sama, memerangi fitnah. Enggak bisa fitnah ditoleransi. Secara agama dan salah secara undang-undang," kata Erick Thohir di lokasi, Kamis (31/1/2019).

Dia menuturkan, fitnah tersebut kerap menyerang kubunya. Yang teranyar soal adanya baliho bertuliskan PSI yang mendukung LGT.

"Contoh, kemarin PSI difitnah. Pak Jusuf Kalla, yang Ketua Dewan Masjid Indonesia juga difitnah," ungkap Erick.

Tah hanya masyarakat secara luas, secara spesifik dia mengajak Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga juga ikut memberantas hoaks.

"Mengajak bersama-sama BPN, ayo kita tinggalkan hoaks, kita tinggalkan fitnah. Kita bangun pemilihan yang sehat, seperti statement pertama kita dari awal. Yaitu Pemilu yang bersahabat dan bermartabat," ungkap Erick.

Erick juga mewacanakan untuk membuka forum diskusi antara TKN dengan BPN agar tak saling tuduh.

"Kalau perlu kita buka forum diskusi antara TKN dan BPN, supaya sehat. Bukan menuduh-nuduh ya. Karena tersangka-tersangka (karena hoaks dan fitnah) sudah (ada)," pungkas Erick Thohir.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SfrK76
January 31, 2019 at 07:07PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2SfrK76
via IFTTT