Jubir TKN: Jokowi Tak Ada Kaitan dengan Surat Terbuka Pendiri PAN

Sejumlah pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) yang disebut Goenawan Mohamad cs meminta Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mundur dari politik. Menurut mereka, Amien Rais telah menyimpang dari prinsip PAN. Adalah Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohammad, Toety Heraty, dan Zumrotin yang membuat surat pernyataan.

Merespons itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno menyebut kelompok itu merupakan kelompok pendukung pasangan yang tak diusung PAN dalam Pilpres. Ada dua pasangan capres cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga. PAN mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Mereka pendiri PAN yang sudah lama tidak aktif dan tidak punya akar di partai. Selain dari pada itu, mereka adalah pendukung paslon yang tidak diusung DPP PAN," kata Eddy saat dikonfirmasi wartawan, Rabu 26 Desember 2018.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kelompok relawan ini dipimpin kuasa hukum pemimpin Front Pembela Islam Razman Arif Nasution dan Kapitra Ampera.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Ahywia
December 27, 2018 at 06:17PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2Ahywia
via IFTTT

Setjen MPR RI Ingatkan Peran Kehumasan Sebagai Jembatan Komunikasi Kepada Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Setjen MPR RI) Ma’ruf Cahyono membuka secara resmi serta memberikan paparan singkat acara Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) MPR RI dengan tema ‘ Peran Lembaga MPR di Tahun Politik’, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12).

Acara yang diikuti 100 lebih peserta perwakilan bidang kehumasan instansi, lembaga-lembaga serta beberapa kementerian negara, selain dihadiri Sesjen MPR RI juga dihadiri Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Bidang Komunikasi dan Media Massa Gun Gun Siswadi, Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah dan Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Biro Humas Setjen MPR RI Muhammad Jaya.

Kepada para peserta, Ma’ruf mengingatkan pentingnya peran kehumasan lembaga-lembaga dan kementerian-kementerian negara sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Kehumasan memiliki satu psikologi hubungan, antara negara dan masyarakat.

“Peran dan hubungan kehumasan tersebut tentu saja sangat penting terutama sebagai jembatan komunikasi kepada rakyat,” ucap Ma'ruf.

Sebagai contoh, saat ini sering terdengar isu bahwa bangsa Indonesia terancam tiga ‘dis’ yakni disorientation, distrust dan disobedience. Ini sangat berbahaya jika terjadi dan meluas dalam tataran kenegaraan.

Di sinilah, menurut Ma’ruf, peran-peran kehumasan untuk membalik isu ancaman tiga ‘dis’ tersebut menjadi positif dan baik untuk masyarakat dan negara. Pertama isu disorientation, bagaimana kehumasan berperan agar seluruh anak bangsa memiliki orientasi berbangsa dan bernegara yang sewajarnya, selayaknya dan senormalnya sesuai harapan the founding fathers Indonesia.

Kedua isu distrust, bagaimana kehumasan mampu menghilangkan distrust masyarakat kepada negara menuju masyarakat yang sepenuhnya menaruh kepercayaan penuh terhadap bangsa dan negaranya. Jika, peran-peran tersebut diupayakan maksimal dan berhasil maka akan muncul satu kekuatan yang menghilangkan disobedience atau pembangkangan.

Ditekankan Ma’ruf, jika disobedience tidak terjadi, tentu negara dan masyarakat akan berada dalam hubungan yang selaras, baik, saling mendukung dan pada akhirnya segala yang dicita-citakan bersama akan mudah untuk diwujudkan.

“Saya kira peran-peran kehumasan tersebut sangat luar biasa, peran humas tidak hanya masuk dalam tataran-tataran rutin keseharian yang biasa dilakukan tapi masuk juga dalam tataran besar salah satunya bagaimana mewujudkan itu semua membalik ancaman tiga ‘dis’ tadi,” terang Ma'ruf.

Kehumasan, lanjut Ma’ruf, juga harus menjadi yang terdepan dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, tapi tidak hanya pesan di permukaan saja, namun pesan-pesan yang betul-betul bisa memberikan pengaruh. Pengaruh tersebut, ditataran MPR sendiri sangat tinggi harapannya yakni bagaimana sistem nilai yang ada juga sampai kepada masyarakat.

“Intinya, apapun yang akan kita lakukan dalam melakukan peran kehumasan dan layanan informasi kepada masyarakat, tentu pada akhirnya yang merupakan harapan besar kita semua adalah, pertama bagaimana masyarakat mampu menciptakan satu kondisi bangsa yang berorientasi kepada masa depan bangsanya, kedua masyarakat yang percaya kepada bangsanya dan ketiga adalah masyarakat yang patuh pada bangsa dan negaranya,” tandas Ma'ruf.

Berbicara soal tahun politik 2019 yang akan disongsong bangsa Indonesia, Ma’ruf mengungkapkan bahwa peran serta aktif seluruh masyarakat secara baik dan bijaksana akan membawa bangsa Indonesia menuju ke arah kebaikan demokrasi dan kebaikan secara keseluruhan.

“Menyongsong tahun politik 2019, kita sikapi dengan bijaksana dan dewasa. Proses tahapan-tahapan demokrasi yang sudah kita lalui sesungguhnya yang mematangkan kita dalam menyongsong demokrasi 2019 dengan cara-cara yang demokratis yakni cara-cara Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kita,” tandas Ma'ruf.

(*)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2rJM3us
December 18, 2018 at 06:17PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2rJM3us
via IFTTT

KPK Selidiki Pihak Lain Terlibat Kasus E-KTP, Siapa?

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menyebut pihaknya sudah membuka penyelidikan baru kasus megakorupsi e-KTP. Bahkan, menurut Syarif penyelidikan tersebut sedang berjalan.

"Ya penyelidikan sedang berjalan, bukan membuka. Penyelidikan untuk pihak lain sedang berjalan," ujar Syarif di Hotel Bidakara, Jakarta Timur, Rabu (5/12/2018).

Namun sayang, Syarif tak menjelaskan cluster mana yang tengah diselidiki oleh pihaknya. "Ya clusternya kan ada yang swasta, ada legislatif, ada eksekutif, ya di antara salah satunya," kata dia.

Menurut Syarif, proses hukum kasus megakorupsi e-KTP tak akan pernah selesai sampai masa jabatannya habis di lembaga antirasuah. Syarif dan pimpinan lain akan mengakhiri masa jabatan pada 2019.

"E-KTP itu belum selesai, bahkan saya pernah bilang dulu mungkin sampai selesai kami di KPK tahun depan, belom akan selesai. Masih banyak," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BQBmvQ
December 05, 2018 at 06:17PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2BQBmvQ
via IFTTT

Jokowi Sambangi Ponpes Darussalam Lampung, Santri Histeris

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagikan 1.300 sertifikat tanah untuk warga Lampung Tengah. Pembagian dilakukan di Lapangan Tenis Indoor Gunung Sugih, Lampung Tengah.

Jokowi tiba di lokasi pukul 10.49 WIB. Dia didampingi Ibu Negara Iriana. Keduanya mengenakan pakaian adat lampung lengkap dengan kain tapis.

Saat memberikan sambutan, Jokowi mengatakan 30.000 sertifikat tanah akan dibagikan untuk warga Lampung sepanjang 2018. Khusus untuk hari ini, ada 1.300 sertifikat tanah dibagikan.

"Di Lampung ada 30.000 ribu yang akan diberikan. Sebagian sudah, sebagian di November dan Desember ini," kata Jokowi, Jumat (23/11/2018).

Jokowi mengatakan, pembagian sertifikat tanah bagi rakyat sangat penting. Mengingat selama ini dirinya kerap mendapat laporan banyaknya sengketa tanah dan lahan antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan perusahaan.

"Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Papua, semuanya. Yang namanya sengketa lahan, tanah, ada di mana-mana," kata Jokowi.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka.com

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QicPYE
November 23, 2018 at 06:17PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2QicPYE
via IFTTT