Anies Optimistis Jakarta Great Sale Genjot Perekonomian dan Retail

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi membuka resmi Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2019 di Aeon Mal Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur.

Anies menyebut dengan adanya kegiatan ini dapat menandakan adanya pergerakan ekonomi tetap berjalan dengan baik di Ibu Kota.

"Catatan kami FJGS ini telah diselenggarakan sejak tahun 2008, artinya sudah 11 tahun acara ini diselenggarakan. Saya sampaikan apresiasi kepada teman-teman yang telah konsisten melaksanakan acara ini," kata Anies, Sabtu (25/5/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan kegiatan yang berlangsung pada 25 Mei-23 Juni 2019 ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan retail.

Selain itu, dia juga menyebut tempat perbelanjaan dapat difungsikan untuk mempersatukan masyarakat. Menurut Anies, hal itu menjadi suatu tantangan untuk pengelola mal di Jakarta.

"Sehingga mal tidak hanya menjadi tempat berbelanja atau kegiatan ekonomi, tapi bisa menjadi ruang interaktif bagi warga," ucapnya.

Ketua Dekranasda DKI Fery Farhati mengatakan dalam FJGS ini, UKM Dekranasda ikut serta dalam menyelenggarakan pameran. Dia menyebut perajin itu ikut berpartisipasi di dekapan mal di Ibu Kota.

"Tahun ini kami berpartisipasi di delapan mal di DKI Jakarta. Kami memiliki 312 pengrajin binaan yang membuat kerajinan khas Jakarta yang inovatif dan berkualitas," ucap dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2W3iCoR
May 25, 2019 at 08:34PM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com http://bit.ly/2W3iCoR
via IFTTT

Ini Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) merilis posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I 2019 terkendali dengan struktur yang sehat. ULN Indonesia tercatat USD 387,6 miliar pada akhir kuartal I 2019.

Utang ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 190,5 miliar dan utang swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 197,1 miliar.

Dari data BI, ULN Indonesia tumbuh 7,9 persen secara year on year (YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal sebelumnya karena transaksi penarikan neto ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta, di tengah relatif stabilnya pertumbuhan ULN pemerintah.

Adapun utang pemerintah diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan. Porsi terbesar di sejumlah sektor antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 18,8 persen dari total ULN pemerintah, sektor konstruksi 16,3 persen, sektor jasa pendidikan 15,7 persen, sektor administrasi pemerintah, pertanahan dan jaminan sosial wajib 15,1 persen, dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 14,4 persen.

Sedangkan sektor swasta didominasi sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap atau air panas dan udara, serta sektor pertambangan dan penggalian.

Dari total utang luar negeri tersebut, negara mana sajakah yang memberikan pinjaman kepada Indonesia?

Mengutip data BI, Singapura menjadi negara pemberi pinjaman terbesar pada Maret 2019. Tercatat nilainya tembus USD 64 miliar.

Kemudian disusul Jepang dengan pemberi pinjaman USD 29,01 miliar, Amerika Serikat (AS) dengan pinjaman USD 21,35 miliar, lalu China dengan pinjaman USD 17,91 miliar.

Selanjutnya Hong Kong dengan pinjaman USD 15 miliar, dan  Asia lainnya sebesar USD 10,46 miliar.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2M2jbuy
May 18, 2019 at 08:34PM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com http://bit.ly/2M2jbuy
via IFTTT

Turunkan Harga, Pemerintah Terus Buka Keran Impor Bawang Putih

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh jajaran Kementerian Pertanian, harga bawang putih yang sempat menyetuh angka Rp 50 ribu per kilogram (Kg) mampu ditekan.

Amran mengaku telah melakukan pemantauan langsung ke pasar untuk memastikan harga bawang putih sudah turun sesuai target dalam tiga hari.  "Tadi saya datang ke pasar pagi. Sudah ada penurunan harga ya. Sesuai target Rp 30 ribu per kg dalam tiga hari," kata Amran, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Penurunan harga bawang putih merupakan hasil yang luar biasa. Pemerintah pun terus melakukan penambahan stok untuk menstabilkan harga bawang putih pada kisaran Rp 30 ribu per Kg. 

"Hari ini kami gelontorkan dan harga kemarin itu sampai Rp 50 ribu per kg turun menjadi Rp 34 ribu per kg. Itu turun luar biasa, jadi kalimatnya sudah turun," tuturnya.

Amran mengungkapkan, Kementerian Pertanian sudah menggelontorkan 115 ribu ton bawang putih Untuk membuat stok stabil. Untuk luar wilayah Jakarta, telah didaftarkan bawang putih sebanyak 145 ribu ton.

"Saya pastikan pemerintah gelontorkan terus. karena kami datangkan 115 ribu ton. Luar Jakarta kami kirim. ini langsung dari Medan ada 145 ribu ton masuk. langsung menyebar gerakannya ini masif," paparnya.

Namun seorang ibu rumah tangga Sri Hartini (54) masih mengeluhkan mahalnya harga bawang putih sampai hari ini. Dia membeli bawang putih pada tingkat pengecer di Pasar Ciracas, Jakarta Timur Rp 80 ribu per kg.

"Harga bawang putih cutting masih mahal, tadi saya beli Rp 80 ribu di pengecer," tandasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2LyFCqG
May 10, 2019 at 08:34PM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com http://bit.ly/2LyFCqG
via IFTTT

Ketum PBNU: Jangan Lakukan Gerakan Inkonstitusional Sikapi Hasil Pemilu

Liputan6.com, Surabaya - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengimbau masyarakat Indonesia, utamanya warga Nahdlatul Ulama untuk tidak melakukan gerakan bertentangan dengan konstitusi dalam menyikapi hasil Pemilu 2019.

Menurutnya, proses demokrasi di Indonesia juga turut mendapat pantauan dari dunia internasional. Dia meminta semua pihak menjaga nama baik bangsa Indonesia, yang dikenal bermartabat dan berakhlakul karimah.

"Saudara-saudara sebangsa, setanah air, wabil khusus warga Nahdatul Ulama tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang inkonstitusional, menggangu stabilitas keamanan, dan ketenangan. Apalagi kita sebagaiu bangsa yang bermartabat, berbudaya, bangsa berakhlakul karimah," tutur Ketua Umum PBNU Said Aqil di Surabaya, Jumat (19/4/2019).

Said Aqil mengimbau semua pihak bisa menerima dengan besar hati, apa pun hasil yang diperoleh berdasarkan pesta demokrasi yang berlangsung. Said Aqil juga berharap, semua pihak bisa lebih dewasa menyikapi hasil Pemilu 2019 ini.

"Kami mohon semuanya agar terima dengan besar hati, menerima dengan dewasa, apa pun hasilnya nanti dari pemilihan yang baru saja kita laksanakan," kata Ketua Umum PBNU ini.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UKEJQ8
April 19, 2019 at 08:34PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2UKEJQ8
via IFTTT

Pemerintah Bakal Rekrut 150 Ribu PPPK pada Seleksi Tahap II

Cegah Demam Berdarah, Warga Duren Sawit Sebar 300 Ikan Cupang di Selokan

Pembuat Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos Segera Disidang

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melimpahkan Bagus Bawana Putra alias BBP ke Kejaksaan. Dengan begitu, tersangka pembuat sekaligus penyebar hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos segera diadili di persidangan.

Penyerahan tersangka berikut barang bukti atau pelimpahan tahap II dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (28/2/2019) siang tadi. Tahap II dilakukan setelah berkas perkara penyidikan untuk BBP dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan.

Kasubdit 1 Dittipid Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni mengatakan, tersangka BBP ditangkap dalam pelariannya di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 7 Januari 2019 lalu. Kepada penyidik, BBP mengaku sebagai pencipta hoaks yang menghebohkan publik pada awal 2019 itu.

"Bagus Bawana mengaku pemilik ide, membuat, mengunggah, hingga menyebarkan konten hoaks surat suara Pemilu 2019 sudah dicoblos dalam 7 kontainer di Tanjung Priok," ucap Dani.

BBP mengunggah konten hoaks tersebut melalui akun Twitter miliknya dengan me-mention beberapa akun tokoh publik. Bukan itu saja, dia juga membuat rekaman suara untuk menguatkan informasi adanya 7 kontainer surat suara tercoblos seolah-olah benar terjadi.

Setelah kabar hoaks yang diciptakan viral dan menjadi sorotan publik, BBP lantas menghapus akun Twitternya sebagai upaya menghilangkan jejak digital. Dia juga membuang ponselnya. Namun polisi berhasil meringkus BBP di tempat pelariannya.

2 dari 2 halaman

---

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPU segera membuat laporan resmi ke polisi agar penyebar hoaks jera.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2VwvKhz
February 28, 2019 at 08:34PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2VwvKhz
via IFTTT

Safari Politik ke Mojokerto, Prabowo dengar Aspirasi Petani dan Peternak

Liputan6.com, Mojokerto - Setelah bertemu dengan para ulama, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto kembali melanjutkan safari politiknya ke Mojokerto, Jawa Timur.  

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Minggu (24/2/2019), Prabowo bertemu dengan kelompok petani dan peternak di GOR Seni Majapahit, pada Minggu siang.

Selain menyampaikan visi dan misi, Prabowo dialog dan mendengar sejumlah aspirasi dari para petani dan peternak. (Karlina Sintia Dewi)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2U6Etq6
February 24, 2019 at 08:34PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2U6Etq6
via IFTTT

Mendes Eko Harap Gerakan Desa Damai Bisa Entaskan Kemiskinan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyambut baik gerakan desa damai yang digerakan oleh Wahid Foundation. Menurutnya, gerakan ini bisa menimbulkan dampak positif di sejumlah desa, terutama dalam sektor keuangan.

"Semoga dengan pertumbuhan ekonomi di desa yang sedang masif digerakkan, ditambah dengan kaidah desa damai yang bisa kita masifkan di 74.957 desa, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di desa," kata Mendes Eko di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019).

Pengganti Marwan Jafar tersebut mengakui bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan. Pihaknya tidak mampu memajukan desa secara keseluruhan tanpa bantuan dari lembaga non-pemerintah.

"Makanya penting untuk kerja sama dengan NGO (Non-Goverment Organization) seperti Wahid Foundation dan UN Woman," ucap Eko.

Menurut Eko, rahasia kebahagiaan bernegara adalah menjaga kedamaian yang telah terjalin sebelumnya. Dia menyebut, Indonesia akan maju jika dapat terus menjaga hal tersebut.

Mendes Eko berterima kasih kepada Wahid Foundation yang dinilai telah bekerja keras dalak upaya pemajuan desa. Dia berharap hal ini bisa terus berlanjut.

"Mudah-mudahan bisa segera diintegrasikan (pemerintah dan Wahid Foundation)," katanya.

Sementara itu, Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid mengatakan, toleransi merupakan kunci utama untuk memajukan perekonomian negara, khususnya desa. Menurutnya, hal tersebut perlu ditanamkan dalam diri masyarakat Indonesia.

"Kerukunan beragaman, tolenransi, menjadi prasyarat penting untuk majukan perekonomian desa. Kita lihat itu dulu," katanya di tempat yang sama.

Reporter: Rifqi Aufal Sutisna

Saksikan video pilihan berikut ini:

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, meninjau desa padat karya di Desa Batu Merah saat meninjau normalisasi sungai yang kerap menjadi momok ketika hujan deras.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2TDUhka
February 08, 2019 at 08:34PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2TDUhka
via IFTTT

Ombudsman Minta Penjelasan Pemerintah Soal Revisi PP Transaksi Elektronik

PSI Laporkan Penyebaran Spanduk Hargai Hak LGBT ke Bareskrim

Liputan6.com, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaporkan ke Bareskrim terkait spanduk "Hargai Hak-Hak LGBT" yang mencatut nama partai dan foto Ketua Umumnya, Grace Natalie dan Sekjen Raja Juli Antoni.

Spanduk itu sebelumnya ditemukan di beberapa titik di wilayah Tebet dan Kampung Melayu, Jakarta.

PSI membuat dua laporan polisi. Pertama, terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong berkaitan dengan spanduk tersebut.

"Laporan pengaduan yang kami laporkan pertama berkaitan dengan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong berkaitan dengan spanduk abal-abal yang mengatasnamakan PSI," ujar Ketua DPP PSI Sumardy usai membuat laporan di kantor Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2019).

Laporan itu tertuang dalam LP/B/0136/I/2019/Bareskrim perkara pencemaran nama baik, fitnah dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Dengan pasal Pasal 310 KUHP, 311 KUHP, Pasal 14 dan 25 KUHP. Tanpa ada nama terlapor.

Laporan kedua terkait pencemaran nama baik dan hoaks di media elektronik. PSI melaporkan akun pemilik akun Twitter, @dppFSI (Front Santri Indonesia), dan pemilik akun Twitter @lembagaF (Lembaga informasi Front).

"Laporan kedua penyebaran berita bohong melalui media Twitter ada dua akun yang kami laporkan, bagaimana spanduk itu disebarkan melalui Twitter," kata Sumardy.

Laporan tertuang dalam LP/B/0135/I/2019/Bareskrim perkara pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong di media elektronik.

Pasal yang disangkakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE pencemaran nama baik melalui media elektronik, dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE penyebaran berita bohong melalui media elektronik.

2 dari 2 halaman

---

Lapor ke Bawaslu

Sumardy menegaskan spanduk tersebut bukan dibuat oleh pihak PSI. Karena tidak sesuai dengan format desain, font tulisan yang disediakan oleh pengurus pusat dalam situs resmi.

"Penulisan nama Ketum Grace Natalie pun salah karena tertulis Natali," kata dia. 

Menurutnya, spanduk itu bentuk ketakutan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan sepak terjang PSI. Sumardy menyebut pihak itu takut PSI bisa melenggang ke DPR.

"Ini adalah bagian dari ketakutan mereka-mereka yang selama ini tergolong koruptor, pro terhadap intoleransi dengan kehadiran PSI ini bisa sedikit mengganggu kenyamanan mereka," ucapnya.

Selain ke Bareskrim, PSI sebelumnya melaporkan kasus ini ke Bawaslu DKI Jakarta karena dianggap sebagai kampanye hitam. Laporan dilayangkan oleh Wakil Ketua DPW DKI Jakarta Rian Ernest.

"Dengan CCTV yang banyak tersebar di Jakarta dan juga sidik jari di spanduk, PSI optimis pihak yang berwenang akan dapat mengungkapnya," kata Rian di tempat terpisah.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Sebuah foto syur yang diduga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie beredar di facebook.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Ru7fPB
January 31, 2019 at 08:34PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2Ru7fPB
via IFTTT

Menko Luhut: Tidak Benar Negeri Ini Mau Runtuh

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberikan pengarahan pada para jenderal peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2019 di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019). Dia meminta aparat ikut menyelamatkan rakyat Indonesia dari bahaya hoaks.

"Saya diundang untuk memberikan penjelasan mengenai pencapaian pemerintah secara terintegrasi, saya sampaikan soal ekonomi, infrastruktur. Saya ingatkan kita jangan terbawa oleh berita palsu atau hoaks. Jangan fake news. Pemerintah akan selalu menyampaikan berita yang benar dengan data yang benar," ujar Luhut usai memberikan arahan.

Luhut kemudian menyontohkan beberapa isu hoaks yang terus digoreng di publik, mulai dari negara yang akan runtuh hingga soal kriminalisasi ulama.

"Tidak benar bahwa misalnya negeri ini mau runtuh karena kita punya TNI-Polri kuat, tidak benar juga bahwa kita punya utang yang berlebihan, tidak benar juga PKI ada, tidak benar juga ada kriminalisasi ulama, dan sebagainya," tuturnya.

Dia menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK melaksanakan tugasnya secara profesional. Luhut pun meminta TNI-Polri menyampaikan ke masyarakat agar tidak menjadi korban hoaks yang dapat memicu perpecahan dan permusuhan.

"Kita tentu mengimbau supaya, kita kan realistis ada 150 juta lebih penduduk Indonesia yang tinggal di coastline. Kita ingin jangan sampai ada berita-berita palsu. Jadi kita memberikan penjelasan secara berjenjang ke bawah supaya rakyat jangan dibodohi oleh orang-orang yang latar belakangnya tidak jelas dan punya ambisi tidak jelas juga," ucap Luhut menandaskan.

2 dari 2 halaman

---

Rapim TNI-Polri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Istana Negara Jakarta, Selasa (29/1/2019). Dalam acara itu, sejumlah jenderal purnawirawan TNI-Polri diundang. 

Berdasarkan pantauan, terlihat mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Ia tampak mengenakan kemeja batik bewarna cokelat. Gatot datang sebagai tamu undangan pembukaan rapim TNI-Polri.

Jokowi mengatakan rapat pimpinan TNI-Polri ini memang pertama kalinya diadakan di Istana.

"Bukan apa-apa, tapi memang saya ingin rapim ini sekali-sekali kita lakukan di sini, kan enggak ada salahnya," ucap Jokowi.

Sebanyak 368 perwira tinggi TNI dan Polri yang hadir dalam rapat pimpinan pada tahun 2019 ini. Mereka terdiri dari 198 perwira tinggi TNI, dan 170 perwira tinggi Polri.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik perwira remaja (Paja) TNI-Polri 2017 dalam upacara Prasetya Perwira TNI-Polri 2017 yang digelar di Istana Kepresidenan

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2CVPcN4
January 29, 2019 at 08:34PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2CVPcN4
via IFTTT

Bank Mandiri Genjot Pertumbuhan Transaksi E-Money

Polri Berencana Kembali Periksa Novel Baswedan

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, tim satgas berencana kembali memeriksa Novel Baswedan atas kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK itu.

"Apabila dibutuhkan keterangannya oleh tim," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Novel, kata Dedi, berjanji akan kooperatif dan membantu satgas dalam mengungkap siapa pelaku penyerangan. Sikap koperatif Novel Baswedan juga berkat peran dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

"Novel sendiri sudah menyampaikan secara lisan kepada Pak Agus Rahardjo beberapa hari yang lalu. Nanti akan kooperatif," ucap dia.

Terkait kapan Novel akan diperiksa, Dedi pun mengaku belum mengetahui. "Tergantung Novelnya, kalau dia ada waktu, bisa langsung ke Satgas," ucap dia.

Saat ini, Dedi menjelaskan, Satgas Gabungan terus bekerja dan berkomitmen mengungkap kasus tersebut.

"Semuanya mendukung satgas ini. Semuanya harus bekerja sama dalam rangka mengungkap peristiwa pidana itu," tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Seperti viral di media sosial, juru parkir yang ingin mendonorkan mata untuk Novel Baswedan bernama Kusuma Hartanto.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AV3Kw1
January 18, 2019 at 08:34PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2AV3Kw1
via IFTTT

Polri Bentuk Tim Ungkap Kasus Novel, Moeldoko: Itu Bagian dari Solusi

Liputan6.com, Jakarta - Polri telah membentuk tim gabungan untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pembentukan tim gabungan tersebut sebagai solusi dan upaya untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

"Niat baik. Kalau itu (pembentukan tim) memang untuk bagian dari solusi atas sebuah peristiwa lama yang nggak selesai akhirnya membentuk tim," kata Moeldoko di Jakarta Pusat, Minggu (13/1/2019).

Moeldoko pun meminta kepada seluruh pihak untuk tidak berprasangka buruk atas pembentukan tim tersebut. Apalagi sampai mengaitkannya ke politik.

"Cara melihatnya jangan dari sisi yang negatif dulu. Saya pikir harus dihargai dong jangan terus ‘itu politik’, jangan buru-buru kesana," ucap dia.

Hal senada juga disampaikan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin. Ia meminta kepada siapa pun untuk tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan tentang tim gabungan tersebut.

"Sebaiknya siapa saja yang berbicara dan tentang satuan tugas Novel Baswedan mestinya harus mengerti bahwa polisi sedang bekerja secara intensif menyelesaikan apa yang diminta masyarakat. Berikan kesempatan sepenuhnya pada mereka (polisi)," kata dia.

2 dari 2 halaman

---

Rekomendasi Komnas HAM

Kapolri Jendral Tito Karnavian akhirnya mengeluarkan surat perintah pembentukan tim gabungan penyidikan untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Bahwa itu benar Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terhadap ranah Polri dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jumat 11 Januari 2019.

Rekomendasi Komnas HAM itu diserahkan ke Polri pada 21 Desember 2018. Hampir sebulan setelah diterima, Kapolri Tito kemudian meneken tanda tangan pembentukan tim gabungan tersebut pada 8 Januari 2019.

"Yaitu untuk membentuk tim gabungan yang terdiri atas kepolisian, KPK, tokoh masyarakat, pakar, dan pihak lain yang dibutuhkan paling lambat 30 hari setelah rekomendasi diterima," jelas Iqbal.

Dalam surat bernomor sgas/3/I/HUK.6.6/2019 itu, Kapolri memimpin langsung tim. Ada 65 nama gabungan komponen Polri dan masyarakat yang tercantum dalam daftar tim gabungan untuk penyidikan kasus Novel.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mabes Polri bentuk tim gabungan agar kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan cepat terungkap.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VNuQy2
January 13, 2019 at 08:34PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2VNuQy2
via IFTTT

Timses Prabowo: Mau Jadi Presiden Jangan Takut Pertanyaan

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ferry Mursyidan Baldan meminta debat capres-cawapres berjalan mengalir. Ferry menilai tak masalah bila pasangan Prabowo-Sandi menanyakan kasus-kasus di negara yang masih kompleks kepada Jokowi-Ma'ruf.

"Ini mau berdebat, negeri ini sudah punya masalah yang kompleks, masa yang ini jangan ditanya ya, yang ini jangan ya, ya untuk apa ada debat. Biarkan saja mengalir orang juga akan melihat," kata Ferry di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/1).

Sebaliknya, Ferry mempersilakan pasangan Jokowi-Ma'ruf menanyakan kasus-kasus yang melekat pada Prabowo-Sandi. Menurutnya, semua kandidat punya argumen untuk menepis tudingan-tudingan yang tidak benar.

"Silakan aja lah, masing-masing punya cara kan, mereka itu kan pemimpin, mereka punya cara menjawab, mereka punya cara merespons. Udahlah masing-masing, enggak usah worry tenang aja," ucap Ferry.

Mantan Menteri Agraria itu menegaskan, calon pemimpin negara tidak boleh takut dengan pertanyaan. Pasalnya, tugas presiden jauh lebih besar dari itu.

"Kan mau jadi presiden masa takut, kalau takut ditanya masa mau jadi presiden, gimana sih, kan enggak nyambung logikanya. Takut atas pertanyaan tentang ini, tapi mau jadi presiden," ucap Ferry.

"Lho kalau mau jadi presiden jangankan menjawab pertanyaan, melakukan hal-hal yang lebih dari jawab pertanyaan itu harus dilakukan jika itu untuk kemajuan negeri, ngapain takut? takutnya iya, mau (jadi) presidennya mau, kan kacau ini," ujar dia.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RoAwjD
January 10, 2019 at 08:34PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2RoAwjD
via IFTTT

Masalah Lahan Kelar, Gubernur Sumsel Pastikan KEK Tanjung Api-api Segera Dibangun

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan memperkuat mitigasi di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) rawan bencana. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian akibat bencana. 

"Jadi mitigasi kita akan lebih jelas, pertama pada permintaan KEK yang baru. Lalu kepada yang lama kita akan minta supaya direview kembali setelah memasukkan analisa resiko, peta terbaru," ujar Menko Darmin di Kantornya, Jumat (4/1/2019).

Khusus untuk KEK Tanjung Lesung yang baru saja diterjang tsunami, Menurut Menko Darmin, seharusnya dilengkapi dengan pemecah ombak. Sebab, daerah tersebut berhadapan dengan Gunung Krakatau yang sewaktu-waktu dapat longsor.

"Sebenarnya, misalnya di Banten Tanjung Lesung kita tahu bahwa pemecah ombak itu harus ada. Tapi tidak tahu waktu itu kan sudah lama, entah gimana ya akhirnya terlewati. Harus ada itu, tidak bisa tidak ada," jelas dia.

"Kalau itu tidak ada, Lalu ada longsoran, gimana. Tanjung Lesung itu kan berhadapan dengan Krakatau. Memang dia dibuat sengaja memanfaatkan itu, itu loh Krakatau selain bagus kan ya ada resikonya. Ya jadi adalah kita tentu pengalaman," sambungnya.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2R8KgOP
January 05, 2019 at 08:34PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2R8KgOP
via IFTTT

Kasus Meikarta, KPK Panggil Eks Gubernur Jabar Aher Pekan Depan

Pada kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AxvOW3
January 04, 2019 at 08:34PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2AxvOW3
via IFTTT