Jokowi Ingin Makin Banyak Infrastruktur Dibiayai Pasar Modal

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pertumbuhan ekonomi 2018 mampu mencapai 5,2 persen. Angka ini mengacu laporan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, usai menutup perdagangan saham 2018.

"Yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Masih dihitung tapi tadi saya dibisikin Pak Menko kurang lebih angkanya (5,2 persen)," ujar Jokowi di Gedung BEI, Jakarta, Jumat 28 Desember 2018.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi diperkirakan berada pada angka 3 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini menunjukkan pengendalian harga selama satu tahun penuh berhasil.

"Inflasi dipastikan lebih rendah dari tahun lalu. Hanya angkanya di 3,0 berapa tidak tahu yang pasti di bawah tahun lalu. Ini juga saya kira sebuah angka yang menunjukkan bahwa pengendalian harga yang ada dipasar bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, BI, dan sektor riil di lapangan," tutur dia.

Untuk mendorong stabilitas ekonomi ke depan, pemerintah akan menyiapkan berbagai kebijakan baru. Kebijakan yang akan diterbitkan nantinya untuk mendukung kepastian investasi terutama bagi perusahaan yang berorientasi ekspor.

"Akan banyak nantinya kita munculkan sekali lagi kebijakan yang makin menyederhanakan dan juga kebijakan yang makin berikan kepastian pada investasi, kepada sektor usaha, pada sektor riil terutama yang berorientasi pd sektor ekspor," tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ekonomi Indonesia diperkirakan masih dapat catatkan pertumbuhan baik pada 2018. Adanya momen pemilihan kepala daerah (Pilkada) diharapkan dapat dongkrak konsumsi masyarakat Indonesia sehingga berdampak ke pertumbuhan ekonomi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2CBXSJo
December 28, 2018 at 07:51PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2CBXSJo
via IFTTT

UU Antikorupsi Belum Berstandar Dunia, Ketua KPK Minta Jokowi Buat Perppu

Agus mengatakan, KPK telah mendorong pemerintahan Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu) tentang Tindak Pidana Korupsi sebelum masa jabatannya usai.

"Saya pernah menggulirkan itu. Sebaiknya DPR kalau sibuk kampanye, pemerintah punya inisiatif, ada perpu untuk tambal UU kita supaya ideal," katanya seperti dilansir Antara.

Menurut Agus, usulan perpu tersebut merupakan alternatif jika pemerintah dan dewan tidak bisa mengeluarkan revisi Undang-undang Tipikor yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional sebelum pergantian pemerintahan pada 2019.

Agus menjelaskan bahwa perpu tersebut merupakan salah satu langkah KPK dalam mengimplementasikan 24 dari 32 rekomendasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang belum diterapkan oleh Indonesia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RG0ye2
December 09, 2018 at 07:51PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2RG0ye2
via IFTTT