Wiranto: Jangan Bawa ke Jakarta Jika Ada Masalah di Daerah pada 22 Mei

Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Wiranto menginstruksikan masyarakat tidak berdatangan ke DKI Jakarta jika terjadi masalah di daerah saat pengumuman hasil penghitungan Pemilu pada 22 Mei 2019. Dia meminta agar permasalahan diselesaikan di daerah masing-masing.

"Supaya tidak terjadi penumpukan massa, saudara-saudara sekalian dari daerah, tolong ya Forkompinda, Pangdam, Kapolda, jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta. Selesaikan di sana. Kades, Babinkamtibmas, Danramil, Babinsa, selesaikan di sana," ucap Wiranto, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019 di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Menurut dia, jika permasalahan terjadi di daerah, lebih baik segera diselesaikan tanpa harus ke Jakarta. Sebab, jika permasalahan di daerah harus diselesaikan di Jakarta, maka akan terjadi penumpukan massa.

"Kan bisa terjadi penumpukan massa ini, tatkala daerah tidak berhasil membendung mereka ke Jakarta," jelas Wiranto.

Dia menegaskan, pusat dan daerah harus saling bersinergi untuk mencegah adanya indikasi atau kecenderungan terjadinya konflik sosial. Karenanya, semua harus diselesaikan baik ditingkat desa, Kabupaten/Kota ataupun Provinsi.

"Jelaskan ke masyarakat enggak perlu ke sana (Jakarta). Pemilu sudah selesai. Sudah ada hasilnya. Percuma sampeyan ke sana. Ke sana nanti puasa lagi, sahurnya di mana, bukanya di mana, enggak jelas. Mereka mikir pasti," kata Wiranto.

Dia menegaskan, KPU dan Bawaslu sudah berjalan dengan rambu-rambu dan hukum. Jika pun ada kekeliruan, maka diselesaikan sesuai Undang-undang.

"Ada kekeliruan, kecurangan, selesaikan dengan cara-cara Undang-undang," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2w3Zt6w
May 16, 2019 at 07:13PM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com http://bit.ly/2w3Zt6w
via IFTTT

Gempa Hari Ini: Enggano, Bengkulu Utara Diguncang Lindu Magnitudo 5,3

Liputan6.com, Jakarta - Hanya ada satu gempa yang terjadi di Tanah Air hingga pukul 19.00 WIB, hari ini, Senin (6/5/2019). Gempa terdeteksi di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, lindu terjadi pukul 15.20 WIB dengan magnitudo 5,3.

Sementara itu, pusat gempa dilaporkan berada di laut atau sekitar 26 km barat daya Enggano dengan kedalaman mencapai 10 kilometer.

Kuatnya getaran gempa bahkan dirasakan hingga Liwa, Ibu Kota kabupaten Lampung Barat, Bengkulu, dan Enggano. Namun, gempa tak berpotensi tsunami.

Ada pun titik koordinat gempa diungkap BMKG berada di 5.4 Lintang Selatan dan 102,04 Bujur Timur. 

* Ikuti Hitung Cepat atau Quick Count Hasil Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 di sini

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GZXu8E
May 06, 2019 at 07:13PM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com http://bit.ly/2GZXu8E
via IFTTT

Jokowi Gagas Pembentukan Kementerian Baru, Bagaimana Kabarnya?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus investasi dan ekspor. Hal ini karena saat ini laju investasi dan ekspor belum terlalu cepat.

Gagasan ini diungkapkan Jokowi di hadapan ratusan investor dalam acara Peresmian Pembukaan Rakornas Investasi 2019 yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di ICE BSD, Tangerang Selatan. 

"Saya sudah sampaikan di rapat kabinet minggu lalu, apakah perlu situasinya seperti ini perlu Menteri Investasi dan Menteri Ekspor khusus. Wong negara lain juga sama. Menteri khusus investasi dan menteri khusus ekspor. Dua menteri," ungkap Jokowi, Selasa (12/3/2019).

Persoalan investasi, ditegaskan Jokowi saat ini belum tumbuh sesuai harapan. Meski dirinya terus mendorong percepatan perizinan dan memangkas proses birokrasi, namun masih sering mendapat keluhan dari para investor.

Tidak hanya itu, Jokowi mengakui sebenarnya banyak investor yang datang ke Indonesia untuk menamkan modal. Kenyataannya, yang terealisasi tidak lebih dari 10 persen. Hasil kesimpulan, sampai saat ini masih ada persoalan yang terjadi di lapangan.

"Saya paling greget, kita tahu kesalahan kita, kita mengerti solusinya, kita mengerti jalan keluarnya tapi kita tidak bisa tuntaskan. Saya akan lihat alur mana yang masih tidak benar di titik tertentu. Dan saya akan temukan itu, tunggu saja," tegas dia.

Padahal, saat ini kondisi ekonomi Indonesia cukup stabil. Bahkan dari data BKPM, Indonesia menjadi tujuan favorit ke-4 di dunia bagi para CEO perusahaan multinasional.

Modal lain, lembaga pemeringkat internasional seperti S&P, Moody's dan Fitch menempatkan Indonesia sebagai negara layak investasi. "Kalau modal ini tidak kita manfaatkan, percuma," tegas Jokowi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ZwZaie
April 25, 2019 at 07:13PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2ZwZaie
via IFTTT

Negara Bukan Barak Tentara, Kala Banyak Rakyat Brasil Menyesal Memilih Bolsonaro

Rafael Alcadipani, seorang dosen di Yayasan Getulio Vargas, Brasil mengatakan situasi di negaranya sekarang tidak kunjung berbeda dari pemerintahan yang lama.

"Perasaan, situasi saat ini lebih buruk daripada sebelum pemilihan," kata Alcadipani.

"Semua orang menginginkan perubahan dalam masyarakat, tetapi panglimanya (Bolsonaro) tidak menunjukkan dirinya mampu memberikan segala jenis perubahan itu," lanjutnya.

Jose Alvaro Moises, seorang dosen Ilmu Politik di Universitas Sao Paulo mengatakan, Bolsonaro hanya berfokus "mengadopsi kebijakan kontroversial yang ia gunakan demi memobilisasi pemilih" semata dalam masa kampanye.

"Namun ia tidak menawarkan perspektif tentang apa yang harus dilakukan pemerintah untuk keluar dari krisis. Memang ia mengkritik pemerintahan yang lama, namun tidak ada indikasi apa yang baru," kata Moises sebagaimana dimuat oleh media lokal The Brazilian Report.

Sementara itu Fernando Schuler, ilmuwan politik dan profesor di Insper mengatakan bahwa kegagalan Bolsonaro akan segera menurunkan popularitasnya yang didapat pada pemilu.

"Karena negara ini sedang mengalami krisis dengan pengangguran yang tinggi dan lambatnya pertumbuhan. (Bolsonaro) memiliki sedikit pengalaman politik dan beberapa kesalahan (dalam hal) negosiasi telah terjadi," katanya.

Menanggapi kebiasaan Bolsonaro mengkritik lembaga survei yang membahas kegagalannya, Schuler mengatakan, "Saya tidak berfikir bahwa kritiknya terhadap lembaga survei adalah masalah yang besar. Ini adalah bagian dari demokrasi untuk mengekspresikan kritik dan dikritik."

Hal senada terkait penurunan dukungan juga disampaikan oleh Roberta Braga, salah satu direktur di Atlantic Council's Adrienne Arsht Latin America Centre yang berbasis di Washington DC.

"Dia kehilangan banyak dukungan. Jelas butuh waktu untuk mengimplementasikan reformasi yang sangat kompleks ini," kata Braga.

Bidang Keamanan dan Ekonomi

Sebagaimana diketahui, salah satu janji kampanye Bolsonaro adalah menghentikan kekerasan dengan mempermudah kepemilikan senjata. Benar saja, dua minggu setelah dilantik ia melonggarkan peraturan untuk menyimpan senjata api di rumah warga.

Namun sayangnya, sebagian penduduk menganggap langkah itu sama sekali tidak berfokus pada keamanan.

Adapun angka kematian warga sipil justru melonjak tajam, khususnya pasca-terpilihnya gubernur Negara Bagian Rio, Wilson Witzel.

Mengutip Channel News Asia, dalam dua bulan pertama pemerintahan Witzel, 305 orang terbunuh oleh aparat. Adapun menurut statistik pemerintah, terdapat satu kematian seperti itu setiap empat setengah jam.

Tak elak, kasus pembunuhan di Brasil saat ini meningkat 17,6 persen dibandingkan periode yang sama pada 2018. Sebuah rekor tertinggi selama 16 tahun dalam konteks pembunuhan dengan keterlibatan aparat pemerintah.

Sementara itu, tingkat pengangguran tetap tinggi di bawah kepemimpinan Paulo Guedes, menteri ekonomi ramah pasar bebas. Begitu pula kebijakan pensiun yang justru semakin buruk.

"Kami memiliki keraguan serius tentang kapasitas pemerintah untuk terus melakukan reformasi ini," kata Andre Perfeito, kepala ekonom di pialang Necton di Sao Paulo.

"Janji utama Bolsonaro adalah reformasi kebijakan pensiun. Dan dia tidak melakukan usaha politik untuk mewujudkannya."

Tanggapan Bolsonaro

Seolah menanggapi berbagai krtitik yang dilayangkan kepadanya--termasuk anggapan bahwa dirinya tidak berpengalaman dalam politik, Jair Bolsonaro mengatakan satu kalimat menarik dalam sebuah pidato baru-baru ini.

"Saya tidak dilahirkan untuk menjadi seorang presiden," katanya, sebagaimana dimuat oleh laman New York Times. "Aku dilahirkan untuk menjadi seorang prajurit."

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GcRB7A
April 15, 2019 at 07:13PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2GcRB7A
via IFTTT

Selain Milenial, BRI Juga Kenalkan BRImo ke Nasabah Mikro

Polri Usut Pelanggaran Pemilu di Wonosobo dan Gorontalo Utara

Investor China Siap Investasi Rp 10 Triliun Tahun Ini

Ini Barang Bukti Teror Bom yang Dibawa Polisi dari Rumah Wakil Ketua KPK

Liputan6.com, Jakarta - Rumah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief di Jalan Kalibata Selatan, Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan, diteror. Bom molotov dilemparkan orang tak dikenal ke pekarangan rumah dan meledak di kanopi garasi mobil.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Rabu (9/1/2018), sisa ledakan bom molotov masih berbekas di tembok. Teror ini pun diselidiki polisi.

Menurut kesaksian tetangga Laode, dia mendengar suara ledakan, Rabu dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB. Namun, ledakan bom molotov baru diketahui setelah sopir Wakil Ketua KPK datang sekitar pukul 05.00 WIB.

Dari lokasi, polisi sudah membawa rekaman kamera pengawas rumah. Selain itu, olah TKP sudah dilakukan sekaligus membawa barang bukti lain seperti botol dan sumbu api. (Rio Audhitama Sihombing) 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QzXlLA
January 09, 2019 at 07:13PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2QzXlLA
via IFTTT

Vonis Pertama Korupsi Korporasi, PT NKE Didenda Rp 700 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) denda Rp 700 juta. Perusahaan bidang konstruksi itu terbukti bersalah melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 25 miliar dari proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dan 2010.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa atas nama PT Nusa Konstruksi Enjiniring atau sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah berupa denda sebesar Rp 700 juta apabila tidak membayar satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang," ucap hakim Diah Siti Basariah di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2018).

Vonis majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut agar PT NKE membayar denda Rp 1 miliar. PT NKE, yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah (DGI) itu, mendapat proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi Universitas Udayana tahun anggaran 2009.

Hal itu tak lepas dari lobi dingin Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat sekaligus pengendali Grup Permai.

Korupsi itu berawal pada Januari 2009, Nazaruddin dengan beberapa petinggi PT NKE melakukan pertemuan. Pada pertemuan itu, Nazar menyampaikan ia tengah berusaha agar Anugerah Grup mendapatkan anggaran untuk beberapa proyek konstruksi di DPR.

Nantinya, proyek dibagikan kepada perusahaan-perusahaan yang hadir. Nazar meminta BUMN dan PT NKE yang diwakili mantan Direktur Utama PT NKE Dudung Purwadi saling membantu dalam proses pelelangan.

Apabila salah satu perusahaan telah diarahkan menjadi pemenang lelang maka perusahaan lainnya harus bersedia menjadi pendamping lelang, dan demikian sebaliknya.

Setelah proses lelang, PT NKE ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan proyek lelang senilai Rp 49,7 miliar tersebut. Usai diumumkan, NKE menerima pembayaran secara penuh untuk mengerjakan proyek.

Namun pekerjaan tidak dilakukan sepenuhnya sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 7,8 miliar.

Sementara itu sebagaimana perjanjian PT NKE saat melalukan pertemuan dengan M Nazaruddin, PT NKE memberi jatah ke beberapa pihak yakni; Muhammad Nazarudin melalui PT Anak Negeri sejumlah Rp 1.183.455.000, PT Anugerah Nusantara sejumlah Rp 2.681.600.000, Grup Permai sejumlah Rp 5.409.389.000

Uang juga mengalir ke Rizal Abdullah, anggota KPWA dan Panitia Pengadaan sejumlah Rp 1.164.000.000.000.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Vsdkza
January 03, 2019 at 07:13PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2Vsdkza
via IFTTT