Kasus Penyelundupan Harley Davidson di Pesawat Garuda Masih Ditangani Bea Cukai

Liputan6.com, Jakarta - Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra menyampaikan, kasus selundupan sparepart Harley Davidson di Pesawat Garuda masih dalam penanganan Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

"Saat ini kasus tersebut masih ditangani PPNS Ditjen Bea Cukai," tutur Asep di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).

Menurut Asep, pihaknya siap membantu penyelidikan jika nanti dibutuhkan. Sejauh ini, Polri masih menunggu pengusutan dari Bea dan Cukai.

"Kita masih menunggu hasilnya apa," jelas Asep.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir angkat bicara mengenai adanya temuan pelanggaran dari maskapai Garuda Indonesia yang diduga membawa sparepart motor gede (moge) Harley Davidson langka keluaran 1970-an, dari Prancis ke Indonesia.

Erick memastikan akan mencopot pelaku yang terbukti melakukan penyelundupan sparepart Harley Davidson. Saat ini, pihaknya juga sudah menyerahkan temuan ini kepada Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya.

"Ada tidak kasus-kasus seperti yang disampaikan kalau benar (terbukti) ya harus di copot," katanya saat ditemui di Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sebelum lebih jauh penyelidikan, Erick mengimbau agar pelaku segera mengundurkan diri secara langsung. Menurutnya, cara ini dianggap lebih hormat ketimbang harus diumumkan secara terang-terangan.

"Lebih baik sebelum ketahuan lebih baik mengundurkan diri. Kalau bener, kita juga mesti ada praduga tak bersaalah. Kalau bener ya kita copot," kata Erick Thohir.

2 dari 3 halaman

---

Investigasi Mendalam

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi melakukan investigasi terhadap maskapai Garuda Indonesia yang diduga membawa sparepart motor gede (moge) Harley Davidson langka keluaran 1970-an, dari Prancis ke Indonesia. Investigasi akan dirampungkan dalam dua hari ke depan.

"Lagi melakukan investigasi mendalam, penjelasan lengkap oleh pimpinan. Investigasi sama pihak pihak terkait. (Selesai) 1 sampai 2 hari," ujar Heru saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa 3 Desember 2019.

Heru menambahkan, hasil penyelidikan terhadap temuan ilegal tersebut akan langsung disampaikan kepada publik. Agar hal yang sama tidak terjadi lagi ke depan.

3 dari 3 halaman

---

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, pihaknya akan melakukan investigasi terhadap maskapai Garuda Indonesia yang diduga membawa sparepart motor gede (moge) Harley Davidson langka keluaran 1970-an, dari Prancis...

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/364Zoje
December 05, 2019 at 07:07AM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com https://ift.tt/364Zoje
via IFTTT

Jangan Asal, Begini Cara Keringkan Helm Setelah Kehujanan

Liputan6.com, Jakarta - Berkendara sepeda motor di musim penghujan, akan membuat tingkat kenyamanan pengendara saat menggunakan helm berkurang. Hal ini lantaran bagian dalam helm atau busa pelindung kepala ikut basah karena terkena air hujan.

Di saat seperti itu, penting bagi pemotor untuk segera mengeringkan helm agar pelindung kepala tersebut tetap nyaman digunakan.

Seperti dilansir Suzuki Indonesia, pengedara sebaiknya tidak membiarkan helm kering dengan sendirinya karena berisiko menjadi tempat bertumbuhnya jamur.

Lalu bagaimana cara mengeringkan helm? Sebelum menjemur helm, bagian busa harus dicuci terlebih dahulu. Rendam dengan air hangat, kira-kira 70-80 derajat Celcius.

Gunakan sabun yang tidak mengandung deterjen, seperti sabun cair untuk kain batik.

2 dari 2 halaman

---

Cuci Kembali

Saat helm sudah kering, sebaiknya pengendara melakukan pencucian kembali untuk mendapatkan hasil optimal. Hal ini berguna agar helm tidak bau dan membersihkan jamur secara merata.

Tak lupa perhatikan kondisi sepeda motor kesayangan sebelum digunakan. Lakukan servis berkala agar sepeda motor selalu dalam kondisi prima dan siap dikendarai di musim hujan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RmW5Q6
December 05, 2019 at 07:07AM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com https://ift.tt/2RmW5Q6
via IFTTT

Bak Pahlawan Super, Driver Ojol Ini Berkendara Telanjang Dada

Liputan6.com, Jakarta - Kelakuan driver ojek online (ojol) di kota besar, seperti di Jakarta memang ada-ada saja. Terkadang, saat di jalan raya, para 'pasukan hijau' ini melakukan hal yang bikin kesal, aneh, dan juga lucu.

Salah satunya, pengemudi ojol yang berkendara layaknya seorang pahlawan super, Superman. Dengan menggunakan skuter matik (skutik), driver ojol yang tengah melaju di jalanan membuka bagian depan jaket dan bajunya.

Jadi, ketika melaju di jalan, jaket dan bajunya seperti sayap yang terbawa angin, melambai-lambai.

Video kocak pengemudi ojol ini, diunggah oleh salah satu akun instagram @info_kejadian.jakarta. Postingan tersebut, sudah ditonton ribuan kali oleh netizen.

"Bae-bae masuk angin bang," tulis sang penggugah video sebagai caption-nya, dilihat Liputan6.com, Selasa (3/12/2019).

Namun, meskipun terlihat kocak, namun kelakuan pengendara ojol ini sebaiknya jangan ditiru.

Pasalnya, hal tersebut bisa membahayan diri sendiri dan orang lain, karena dalam video tersebut juga, si pengemudi sempat melepaskan kedua tangannya dari setang saat hendak membetulkan jaket dan bajunya.

Selain itu, dengan berkendara seperti itu juga bisa mengakibatkan sakit, karena angin langsung terpapar ke dada.

2 dari 2 halaman

---

Saksikan video selengkapnya:

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/34JfM8I
December 03, 2019 at 07:07AM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com https://ift.tt/34JfM8I
via IFTTT

Wamenhan Sebut Perlu Ada Cara Pikir Baru Soal Industri Pertahanan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, sudah satu bulan lebih ia belajar mendeteksi model industri pertahanan di Indonesia. Menurutnya, ada yang tidak sesuai dengan jenis tersebut.

"Bahwa industri pertahanan kita dikonotasikan seperti umum. Jadi sebetulnya sebuah negara, jika dipelajari dari seluruh negara yang ada, di lingkungan di dekat kita, tetangga kita, industri pertahanan kita mandiri. Betul-betul untuk kepentingan pertahanan. Karena di dalamnya ada unsur kerahasiaan dan sebagainya," kata Sakti di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Dia menuturkan, secara perlahan akan disampaikan dengan seluruh stakeholder. Pria yang memiliki latar belakang pengusaha ini menegaskan, di Australia, Amerika Serikat, Singapura, Vietnam, serta India, industri pertahanannya tidak masuk ke dalam industri komersil.

"Jadi, kalau dia melakukan komersialisasi, yaitu antarnegara dan itu kepentingan pertahanan, tidak lagi untuk kepentingan komersil. Sebetulnya di kita, Industri pertahanan kita di-thread atau dikelola atau di-manage sebagai perusahaan biasa. Kalau dimasukkan di kelompok itu, yang dilihat rugi-laba," ungkap Sakti.

Menurut dia, negara lain benar-benar melakukan riset tentang pertahanan nasional.

"Saya melakukan benchmarking. Jadi Australia defence, Singapore defence, India defence, termasuk Jepang. Industri pertahanan di sana, tidak masuk dalam korporasi komersil, tapi masuk untuk kepentingan pertahanan dari negaranya," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

---

Tambah Anggaran

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Wahyu Sakti Trenggono menyebut, pihaknya akan menambah anggaran untuk industri pertahanan nasional. Anggaran tersebut ditambahkan agar industri pertahanan nasional dapat berkembang.

"Ya ditambah. Artinya kita akan berusaha semaksimal mungkin. Yang bisa dilakukan di lokal akan dilakukan," ujar Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Dia enggan menyebut, berapa jumlah anggaran yang ditambahkan untuk industri pertahanan. Sebab, saat ini masih dalam proses penghitungan.

Namun, dia memastikan akan memberi kesempatan kepada sejumlah industri pertahanan nasional, seperti PT Pindad, PT PAL, serta PT Dirgantara Indonesia untuk berinovasi. Hal ini juga salah satu cara pihaknya mendorong industri pertahanan nasional.

"Kasih kesempatan semaksimal mungkin. Kasih kesempatan supaya dia jadi lebih cepat maju," tutur Trenggono.

3 dari 3 halaman

---

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tahun 2023, PT. Pindad bertekad menjadi Industri Pertahanan terbesar di Asia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Dt1Gfs
November 30, 2019 at 07:07AM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com https://ift.tt/2Dt1Gfs
via IFTTT

Jelang Natal dan Tahun Baru, Satgas Pangan Polri Awasi Pedagang Nakal

Liputan6.com, Jakarta - Kepolisian memastikan, harga-harga bahan pokok masih stabil jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2020. Hal itu dipastikan setelah Satgas Pangan Polri bekerja sama dengan sejumlah stakeholder untuk memastikan ketersediaan pangan.

Kendati begitu, Satgas Pangan Polri tetap akan mengawasi pedagang nakal yang memanfaatkan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru 2020 untuk menaikkan harga.

"Tetap terus akan dilakukan pemantauan. Karena beberapa pengalaman yang lalu mengindikasikan ada upaya dari pedagang untuk menaikan harga bahan pokok tersebut," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).

Asep mengimbau para pedagang tidak menimbun barang dagangannya yang bisa mengganggu ketersediaan bahan pokok. Hal itu juga berpotensi pada kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Itu melanggar UU tentang pangan," ujarnya.

Bukan itu saja, Asep juga meminta para pedagang menjual barang dagangannya sesuai dengan kualitas dan harganya.

"Karena akan melanggar perlindungan konsumen dan perdagangan," tutupnya.

Seperti diketahui, kebutuhan pokok masyarakat selalu meningkat menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oleh pedagang nakal untuk meraup keuntungan yang besar.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

---

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Momen perayaan Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan sejumlah pedagang untuk menaikkan harga bahan pokok

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2qFTd69
November 28, 2019 at 07:07AM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com https://ift.tt/2qFTd69
via IFTTT

Anies Baswedan Bantah Akan Bangun Hotel di Kawasan TIM, Tapi...

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan tujuan merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) adalah sebagai pusat kegiatan kebudayaan di tingkat nasional hingga internasional. Dia mengklaim nantinya tempat tersebut akan jadi salah satu wajah kebudayaan.

"Kita melakukan revitalisasi Taman Ismail Marzuki untuk bisa menjadi pusat kegiatan kebudayaan, baik di level nasional maupun internasional. Kita ingin di tempat ini jadi salah satu simpul ekosistem kebudayaan kita," kata Anies di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Nantinya kata dia, akan ada berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Tidak hanya seniman Jakarta saja yang akan menggunakan, berbagai wilayah di Indonesia termasuk tamu asing pun dapat berkunjung.

"Artinya akan banyak kegiatan yang berlangsung di sana. Karena itu lah ketika TIM dirancang itu dirancangnya sebagai satu tempat ekosistem kegiatan kebudayaan dan itu sudah hampir setahun lalu," ungkap Anies.

Dia pun menepis kabar dalam lingkungan TIM akan dibangun hotel. Menurut dia, pihaknya akan membangun wisma untuk para seniman.

"Wisma seniman iya, ya itu namanya wisma seniman," kata Anies.

Dia menjelaskan, nantinya wisma tersebut akan jadi pusat kegiatan para seniman. Dan para seniman yang akan mengisi acara tidak perlu menyewa hotel. "Dalam praktiknya selama ini, kalau kita punya acara, mereka tinggal di hotel luar. Dengan adanya wisma, sama seperti wisma atlet kalau di Senayan. Untuk siapa? Tentu atlet yang berkegiatan di Senayan," ungkap Anies.

Dia menjelaskan, wisma tersebut nantinya akan difasilitasi selama 24 jam. Tidak hanya dari nasional yang akan mengisi, pegiat seni dari seluruh dunia juga dapat mengunjungi tempat tersebut.

"Jadi bukan dibayangkan seperti tempat komersial untuk di luar, ini justru untuk menampung agar seniman-seniman yang datang itu tinggalnya berada di dalam satu ekosistem. Ini yang kita dorong justru di DKI itu sekarang itu dipisah antara Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan," ungkap Anies.

2 dari 3 halaman

---

Seniman Tolak Hotel

Sementara itu, seniman Arie F Batubara mengatakan, para seniman menolak adanya pembangunan hotel dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Alasannya karena rencana tersebut tidak sesuai dengan citra kawasan pusat kesenian Jakarta itu.

"Kami bukannya menolak revitalisasi TIM, yang kami tolak pembangunan hotelnya. Itu kan tidak sesuai dengan citra TIM sebagai art center," kata Arie saat dihubungi oleh wartawan, Senin (25/11/2019).

Menurutnya, dengan adanya hotel yang direncanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) maka lambat laun akan mengubah fungsi TIM. Dari yang awalnya sebagai kawasan untuk mengekspresikan seni menjadi komersil untuk meraup keuntungan. Lebih lanjut, dalam desain yang dimenangkan oleh arsitek Andra Matin pada 2007 tidak terdapat gagasan untuk membangun hotel dalam revitalisasi TIM sebagai pusat kesenian di Ibu Kota.

"Pada lomba desain untuk revitalisasi TIM tahun 2007 yang dimenangkan Andra Matin, dalam masterplan revitalisasi TIM tidak ada yang namanya pembangunan hotel," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Reporter: Intan Umbari Prihatin/Merdeka.com

3 dari 3 halaman

---

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Adanya proses revitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta, Bioskop XXI Taman Ismail Marzuki akan berhenti beroperasi mulai hari Senin (19/7/2019).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/33icebV
November 26, 2019 at 07:07AM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com https://ift.tt/33icebV
via IFTTT

Umar Patek: Anak Muda Jangan Belajar Agama Hanya dari Internet

Liputan6.com, Jakarta - Terpidana kasus terorisme Umar Patek mengatakan anak muda jangan belajar agama Islam hanya dari internet, tetapi juga harus berguru pada ulama.

"Seharusnya anak-anak muda ini dipahamkan ajaran agama Islam yang lurus, jangan hanya sepotong-sepotong, tidak utuh atau bahkan hanya belajar lewat online," kata Umar dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2019).

Menurut dia, belajar agama yang baik adalah berguru langsung pada ulama, terutama ulama yang memiliki pemahaman yang wasathiyah atau moderat.

Ia mengungkapkan, penyebaran radikalisme kini lebih banyak lewat online, tidak seperti jaman dulu yang harus bertatap muka.

Umar Patek yang kini aktif membantu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan program deradikalisasi terhadap para napi terorisme lainnya mengaku tidak ingin ada anak muda yang mengikuti jejaknya dulu.

Umar Patek alias Hisyam bin Alizein bahkan menekankan agar anak muda tidak mudah termakan oleh iming-iming janji surga yang instan.

"Ketika mereka hanya berbicara masalah akhlak, ibadah dan lain-lain silakan. Tetapi ketika sudah masuk unsur-unsur kekerasan itu sudah tanda bahwa ini adalah bagian dari kelompok yang berpaham radikalisme," ujarnya seperti dikutip Antara.

2 dari 3 halaman

---

Istri Jadi WNI

Sebelumnya, istri narapidana tindak pidana terorisme Umar Patek, Gina Gutierez Luceno sah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Gina yang sebelumnya berkewarganegaraan Filipina telah menanti selama 10 tahun.

Status WNI tersebut ditandai dengan penyerahan surat keterangan yang diserahkan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius kepada Gina Gutierez atau Ruqayyah binti Husein Luceno, istri Umar Patek di Lapas Kelas I Surabaya, Jalan Pemasyarakatan Nomor 1, Macan Mati, Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (20/11/2019).

Menurut Suhardi, kegiatan penyerahan surat keputusan ini dilandasi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-16.AH.10.01 Tahun 2019, tentang Kewarganegaraan Repulik Indonesia atas nama Gina Gutierez Luceno.

"Pengabulan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia dari Gina Guiterez tersebut berdasarkan pertimbangan kemanusiaan serta asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," ucap dia

"Sebagai warga negara asing, dia (istri Umar Patek) diketahui telah tinggal dan menetap di Indonesia sejak bulan Juni tahun 2009," kata Suhardi.

3 dari 3 halaman

---

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Liputan6.com, Sidoarjo - Umar Patek atau Umar Arab alias Hisyam bin Alizein, terpidana terorisme Bom Bali I dan sejumlah gereja di Jakarta menjadi petugas pengibar bendera Merah Putih dalam upacara Hari Kebangkitan Nasional di Lapas Porong, Sidoarjo

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2qFbErn
November 23, 2019 at 07:07AM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com https://ift.tt/2qFbErn
via IFTTT

Ini 5 Jabatan yang Kini Diisi Perwira Tinggi Bintang Tiga

Liputan6.com, Jakarta - Rencananya, pemerintah bakal menambah posisi bintang tiga di tubuh TNI dan Polri. Saat ini, proses tersebut tengah digodok oleh pemerintah untuk menambah jabatan perwira tinggi di tubuh TNI dan Polri.

Penambahan posisi bintang tiga itu adalah untuk menduduki jabatan yang saat ini diisi oleh mereka yang berbintang dua.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo.

"TNI, bintang 3 tambah, bintang 2 tambah, saya sekarang kaji bagaimana untuk Kopassus, Marinir, Paskhas, yang jumlahnya (anggota) di bawah Kostrad, kalau di Kepolisian nanti akan menambah 1 (posisi) untuk bintang 3, dan untuk 4 posisi bintang 2, tetapi itu sedang kami bahas dan kaji," ujar Tjahjo Kumolo, Rabu, 13 November 2019.

Berikut posisi-posisi strategis yang pernah dijabat oleh jenderal bintang dua tapi kini dijabat jenderal bintang tiga:

2 dari 7 halaman

---

Komandan Korps Brimob

Prajurit TNI menaiki panser saat parade alutsista pada perayaan HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019). Perayaan HUT ke-74 TNI bertemakan 'TNI Profesional Kebanggaan Rakyat'. (Liputan6.com/JohanTallo)

Komandan Korps Brimob sempat dijabat Kombes, Brigjen, Kolonel, dan Irjen. Kini, jabatan Komandan Brimob bakal diisi oleh perwira berpangkat Komjen (komisaris jenderal) atau bintang tiga.

Komandan Brimob berpangkat Kombes dijabat dari 1945 sampai 1965. Kemudian, kenaikan pangkat Komandan Korps Brimob dari Kombes menjadi Brigjen mulai dilakukan pada 1965 di era akhir kepemimpinan Presiden Soekarno.

Pangkat Komandan Brimob kembali berubah dari 2002 hingga 2019 atau dari era kepemimpinan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden kedelapan RI Joko Widodo. Pada 2002, pangkat Komandan Brimob dinaikkan dari Brigjen menjadi Irjen.

Di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, rencananya pangkat Komandan Brimob bakal dinaikan satu tingkat dari Irjen menjadi Komjen. Hal itu diakui MenPANRB Tjahjo Kumolo.

3 dari 7 halaman

---

Kepala RSPAD Gatot Soebroto

Petugas militer melintasi gerbang masuk ruang gawat darurat VVIP usai kedatangan Menko Polhukam Wiranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Menko Polhukam Wiranto ditusuk orang tak dikenal usai kunjungan di wilayah Banten. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Jabatan Kepala RSPAD Gatot Soebroto juga akan diisi oleh pangkat bintang tiga atau Letjen. Sebelumnya, jabatan Kepala RSPAD Gatot Soebroto diduduki perwira tinggi (pati) TNI berpangkat Mayjen.

Lalu ke depan rencananya bakal diduduki pati dengan bintang tiga di pundak alias Letnan Jenderal (Letjen).

Dahulu, Kepala RSPAD Gatot Soebroto dijabat pangkat Letkol pada 1950 sampai 1959. Kemudian pada 1959, pangkat kepala RSPAD naik menjadi Kolonel.

Dan pada 1972, Kepala RSPAD dijabat oleh Brigjen. Hingga pada 1973 sampai 1977, Kepala RSPAD dijabat oleh Kolonel.

Kepala RSPAD kemudian naik jadi bintang dua alias Mayjen pada 2015. Akhirnya, pada 2019, rencananya Kepala RSPAD akan diisi oleh pangkat bintang tiga alias Letnan Jenderal.

4 dari 7 halaman

---

Komandan Pusat Polisi Militer TNI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian memeriksa pasukan seusai apel pasukan TNI-Polri untuk pengamanan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Silang Monas, Jakarta, Kamis (17/10/2019). (merdeka.com/Imam Buhori)

Saat ini Pusat Polisi Militer TNI dijabat oleh Perwira Tinggi TNI bintang dua (Mayjen). Sebelumnya Komandan Pusat Polisi Militer TNI atau Danpuspom TNI sempat dikenal dengan Staf Khusus POM TNI.

Jabatan Danpuspom TNI mulai ada sejak Mei 2015. Kala itu yang menjabat adalah Mayjen TNI Mayor Jenderal TNI Maliki Mift sampai Desember 2015.

Setelah masa jabatan Mayjen TNI Maliki Mift habis, kemudian digantikan oleh Mayjen TNI Dodik Wijanarko (2015-2017). Kini, jabatan Danpuspom TNI masih diisi oleh Mayjen TNI Dedy Iswanto (2017-saat ini).

5 dari 7 halaman

---

Kepala BNPT

Kepala BNPT Suhardi Alius saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (7/6). Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. (Liputan6.com/JohanTallo)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sempat dijabat oleh jenderal polisi bintang dua atau Irjen.

Namun, pangkat perwira polisi yang menjabat Kepala BNPT dinaikkan menjadi bintang tiga atau Komjen sejak era Saud Usman Nasution.

Kepala BNPT pertama dijabat oleh Irjen Pol Ansyaad Mbai (2010-2014). Kemudian pada 2014-2016, Kepala BNPT dijabat oleh Komjen Pol Saud Usman Nasution.

Usai masa jabatan Komjen Pol Saud Usman Nasution habis, digantikan oleh Komjen Pol Tito Karnavian pada 2016. Setelah itu, digantikan oleh Komjen Pol Suhardi Alius pada 2016 hingga saat ini.

6 dari 7 halaman

---

Kepala BNPB

Helikopter dari BNPB itu melakukan water bombing alias pengeboman air di kawasan yang masih terbakar.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga sempat diemban oleh perwira TNI dengan pangkat bintang dua atau Mayor Jenderal (Mayjen). Kini pangkat Kepala BNPB sudah dinaikan menjadi bintang tiga atau letnan jenderal (Letjen).

Jabatan kepala BNPB mulai demban oleh Mayor Jenderal TNI (Purn) Syamsul Maarif pada Mei 2008-September 2015. Kemudian Laksamana Muda TNI (Purn) Willem Rampangilei (2015-2019). Saat ini, Kepala BNPB dijabat oleh Letnan Jenderal TNI Doni Monardo (2019-saat ini).

Reporter : Fellyanda Suci Agiesta

Sumber : Merdeka

7 dari 7 halaman

---

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Aparat TNI dan Polri bantu warga membersihkan puing-puing bangunan akibat kerusuhan Wamena, Papua.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2NQHzxN
November 16, 2019 at 07:07AM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com https://ift.tt/2NQHzxN
via IFTTT

Jabatan Apa yang Cocok untuk Ahok di BUMN?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan penetapan jabatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di  BUMN akan dilakukan awal Desember 2019.

Namun, posisi jabatan apa yang akan diembankan kepada Ahok, Erick belum mau membeberkannya. Baik itu untuk posisi direktur utama ataupun komisaris Pertamina.

"Saya nggak bisa jawab," ucap Erick.

Sebelumnya, Rabu, 13 November kemarin, Ahok memenuhi undangan Menteri BUMN. Dalam balutan kemeja batik berwarna cokelat bercorak, Ahok datang sekitar pukul 09.38 WIB. 

Terkait kabar tersebut, pihak Istana pun angkat bicara. Ahok disebut harus mundur terlebih dahulu dari partai politik apabila ingin menjadi direksi BUMN.

"Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik. Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri. Karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," ujar Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu kemarin. 

Sementara itu, Ahok membenarkan bahwa dirinya diminta memimpin salah satu BUMN. Namun, belum diketahui untuk posisi jabatan apa. Meski begitu suami dari Puput Nastiti Devi ini mengaku siap jika dibutuhkan oleh negara.

"Kalau buat negara, ya, saya mau. Apa saja untuk negara, saya mau," ujarnya singkat saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu, 13 November 2019.

Lantas, apakah posisi yang pas untuk Ahok? Berikut ini sejumlah analisa para tokoh untuk posisi Ahok di BUMN: 

2 dari 7 halaman

---

Direksi BUMN Sektor Energi

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi DPI Perjuangan, Mufti Anam. (Istimewa)

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang bakal melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai direksi salah satu BUMN.

Dia menganggap Ahok dinilai punya kompetensi untuk memacu kinerja BUMN. Salah satunya memiliki manajemen kepemimpinan yang sudah teruji dan mempunyai jaringan yang luas. 

"Dan Pak Ahok dikenal punya visi kerakyatan ya, jadi bisa mengawal BUMN ini benar-benar sebagai agen pembangunan dan sesuai filosofi pendiriannya. Dulu kan Bung Karno itu merintis sejumlah BUMN seperti industri semen, baja, Sarinah, BNI, untuk membangun kedaulatan ekonomi. Jadi visi kerakyatan itu harus dijaga, dan Pak Ahok punya keteguhan itu," ujar Mufti saat dihubungi, Rabu, 13 November 2019. 

Terkait BUMN mana yang cocok dipimpin Ahok, Mufti Anam menilai ada sejumlah BUMN strategis.

"Yang pasti BUMN yang kaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya soal energi, biar benar-benar perusahaan energi kita hasilkan pendapatan optimal dari sisi bisnis, tapi sekaligus tetap melayani rakyat. Juga biar makin berkelas dunia. Tapi itu detailnya pemerintah yang akan memutuskan," ujarnya. 

3 dari 7 halaman

---

Belum Tentu di Posisi Dirut

Wawancara Khusus Bersama Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin membenarkan bahwa Erick Thohir dan Ahok membahas isu BUMN. Ia pun menyebut memang ada penugasan bagi Ahok.

"Betul memang Pak Ahok dipanggil Pak Erick mereka berbicara mengenai BUMN. Rencananya memang ada tugas yang diberikan ke beliau (Ahok)," ujar Budi pada Rakornas 2019 di Sentul, Jawa Barat, Rabu, 13 November kemarin.

Mantan Dirut Inalum itu belum mau menjawab sektor mana yang akan Ahok pimpin atau kapan jadwal pengumumannya, namun ia menyebut Ahok belum tentu menjadi dirut.

Secara pribadi, Budi menyebut Ahok merupakan salah satu putra terbaik bangsa. Ia pun percaya Ahok layak diberikan kesempatan.

Ketika ditanya apakah penunjukan Ahok atas permintaan Presiden Joko Widodo, Budi berkata sang presiden memang menginginkan putra-putri terbaik bangsa untuk meningkatkan performa ekosistem BUMN.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menyatakan, langkah yang diambil Menteri Erick ini dapat dianggap sebagai politisasi BUMN.

"Ini bukan pertama kalinya direksi BUMN dari orang non karir, tapi kita kenal Ahok ini latar belakangnya politik, dia besar dalam politik, sehingga ini kami anggap sebagai bagian dari politisasi BUMN," ujar Achmad saat dihubungi Liputan6.com, Rabu, 13 November 2019. 

4 dari 7 halaman

---

Direksi BUMN Sektor Energi

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberi paparan saat rapat koordinasi membahas pengembangan kendaraan listrik nasional di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/11). Langkah ini sebagai upaya menekan emisi gas buang. (Liputan6.com/JohanTallo)

Meski belum mau membeberkan posisi apa yang akan dijabat Ahok, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menginsyaratkan mantan Bupati Bangka Belitung itu bakal ditempatkan di BUMN sektor energi.

"Kira-kira begitu (BUMN sektor energi). Kalau saya tahu masa saya beri tahu kamu," ungkapnya.

Menurut pandangannya, sosok Ahok dinilai positif untuk memimpin salah satu perusahaan plat merah.

"Kan bagus dia masuk BUMN," kata dia, saat ditemui, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu kemarin. 

Meskipun demikian, Mantan Menko Polhukam ini enggan memberikan komentar banyak terkait posisi apa yang bakal diisi Ahok kelak.

5 dari 7 halaman

---

Bisa Posisi Direksi atau Komisaris BUMN

Presiden Jokowi dan Gubernur Ahok saat memberikan sembako di kawasan Cilincing, Jakarta, Kamis (3/9/2015). (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun angkat bicara terkait posisi Ahok di BUMN. Menurut Jokowi, Ahok mempunyai peluang untuk memimpin BUMN.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok, jadi ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi menjawab pertanyaan peluang Ahok memimpin BUMN besar seperti Pertamina.

Ketika ditanya peluang Ahok apakah di posisi komisaris atau direksi, Jokowi mengatakan bisa dua-duanya. "Bisa dua-duanya tapi pakai proses seleksi, masih dalam proses," katanya.

"Kita kan tahu kinerjanya, penempatannya di mana itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," tegasnya.

Mengenai statusnya yang masih sebagai orang parpol, Jokowi meminta wartawan menanyakan kepada Menteri BUMN.

Ketika ditanya apakah Ahok akan menempati posisi di BUMN energi, Jokowi mengatakan masalah itu sangat teknis.

6 dari 7 halaman

---

Figur Tepat Pimpin PLN

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersalaman dan bertegur sapa dengan gubernur pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setelah pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Bentuk dukungan lainnya juga datang dari Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevry Hanteru Sitorus. Menurut Deddy, Ahok adalah figur berintegritas yang mampu menempati posisi sebagai bos BUMN. 

Santer berembus kabar, jika mantan Bupati Belitung Timur itu direkomendasikan menjabat posisi Komisaris PT Pertamina atau PT PLN (Persero).

Menurut Deddy, Ahok lebih tepat menjadi Direksi PLN yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas sejak Sofyan Basir diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ahok dikenal sebagai orang yang tegas, bersih, dan punya kapasitas lebih pas duduk sebagai Direksi PLN daripada duduk sebagai komisaris di Pertamina," kata Deddy, kepada wartawan, Rabu (13/11/2019).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan, Ahok memiliki pengalaman memimpin dan manajerial yang baik untuk mengelola BUMN besar.

7 dari 7 halaman

---

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut-sebut bakal menjadi salah satu pimpinan di BUMN. Apakah Ahok secara peraturan undang-undang bisa menjadi petinggi BUMN?

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2XgVq3u
November 15, 2019 at 07:07AM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com https://ift.tt/2XgVq3u
via IFTTT

Komisi II DPR Akan Panggil Kemendagri Terkait Pemekaran Wilayah Papua

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Yaqut Cholil Quomas mengatakan, Komisi II akan segera memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas wacana pemekaran wilayah di Papua.

"Kami akan segera berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri," kata Yaqut di sela-sela perayaan Harlah ke-20 Fraksi PKB DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2019) malam.

Namun Yaqut belum bisa memastikan agenda rapat bersama Komisi II DPR dengan Kemendagri tersebut. Dia mengatakan saat ini ada sekitar 300 daerah yang mengajukan pemekaran, sehingga kalau moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dibuka secara luas, maka akan merepotkan.

Menurut dia, moratorium yang dibuka secara luas akan merepotkan secara sosial, politik, dan anggaran negara sehingga disarankan dilakukan secara terbatas.

"Saya kira moratorium itu terbuka tapi terbatas. Ada daerah yang memang perlu dilakukan pemekaran seperti yang disampaikan Mendagri yaitu Papua Selatan itu misalnya, ya itu dulu," ujarnya.

Dia mengatakan batasan moratorium terbatas itu harus dibuat batasannya bersama pemerintah sehingga perlu dibicarakan bersama.

Menurut dia, kalau dibuka secara bebas, maka dikhawatirkan akan merepotkan.

Pemindahan Ibu Kota

Yaqut juga mengatakan, Komisi II akan mulai membahas rencana pemindahan ibu kota negara pada pekan depan.

"Mulai pekan depan kita akan mengagendakan beberapa agenda persidangan, salah satunya termasuk pemindahan ibu kota itu," kata Yaqut.

Dia mengatakan Komisi II DPR akan menentukan skala prioritas yang akan dibahas, apakah terkait Rancangan UU Pertanahan atau terkait rencana pemindahan ibu kota negara.

Yaqut mengatakan, PKB mendukung rencana pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Menurut dia, PKB sebagai partai politik koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, akan mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah.

"PKB ini bagian dari koalisi pemerintah, jadi apa yang diputuskan pemerintah, kita akan memberikan dukungan penuh," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2C2WWfT
November 01, 2019 at 07:07AM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com https://ift.tt/2C2WWfT
via IFTTT

Komisi II DPR Akan Panggil Kemendagri Terkait Pemekaran Wilayah Papua

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Yaqut Cholil Quomas mengatakan, Komisi II akan segera memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas wacana pemekaran wilayah di Papua.

"Kami akan segera berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri," kata Yaqut di sela-sela perayaan Harlah ke-20 Fraksi PKB DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2019) malam.

Namun Yaqut belum bisa memastikan agenda rapat bersama Komisi II DPR dengan Kemendagri tersebut. Dia mengatakan saat ini ada sekitar 300 daerah yang mengajukan pemekaran, sehingga kalau moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dibuka secara luas, maka akan merepotkan.

Menurut dia, moratorium yang dibuka secara luas akan merepotkan secara sosial, politik, dan anggaran negara sehingga disarankan dilakukan secara terbatas.

"Saya kira moratorium itu terbuka tapi terbatas. Ada daerah yang memang perlu dilakukan pemekaran seperti yang disampaikan Mendagri yaitu Papua Selatan itu misalnya, ya itu dulu," ujarnya.

Dia mengatakan batasan moratorium terbatas itu harus dibuat batasannya bersama pemerintah sehingga perlu dibicarakan bersama.

Menurut dia, kalau dibuka secara bebas, maka dikhawatirkan akan merepotkan.

2 dari 3 halaman

---

Pemindahan Ibu Kota

Yaqut juga mengatakan, Komisi II akan mulai membahas rencana pemindahan ibu kota negara pada pekan depan.

"Mulai pekan depan kita akan mengagendakan beberapa agenda persidangan, salah satunya termasuk pemindahan ibu kota itu," kata Yaqut.

Dia mengatakan Komisi II DPR akan menentukan skala prioritas yang akan dibahas, apakah terkait Rancangan UU Pertanahan atau terkait rencana pemindahan ibu kota negara.

Yaqut mengatakan, PKB mendukung rencana pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Menurut dia, PKB sebagai partai politik koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, akan mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah.

"PKB ini bagian dari koalisi pemerintah, jadi apa yang diputuskan pemerintah, kita akan memberikan dukungan penuh," katanya.

3 dari 3 halaman

---

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat kemungkinan mengakomodasi hanya penambahan dua provinsi di Papua. Tito memastikan yang bakal menjadi provinsi baru di Papua karena pemekaran adalah Provinsi Papua Selatan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/36s2jUb
November 01, 2019 at 07:07AM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com https://ift.tt/36s2jUb
via IFTTT

Saran PAN untuk Faldo Maldini: Jangan Pindah-Pindah Partai Lagi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menanggapi kepindahan mantan Wasekjen PAN Faldo Maldini ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Yandri meminta Faldo berkhidmat di partai barunya.

Sebagai politikus muda, Faldo Maldini disarankan tidak pindah-pindah partai lagi.

"Sungguh-sungguh, jangan pindah mulu, nanti kan enggak enak di PSI pindah lagi. Itu enggak baik sebagai politisi muda," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

PAN menghormati keputusan Faldo menyeberang ke PSI. Partai besutan Amien Rais itu tidak mempermasalahkan keputusan politik bekas kadernya. Yandri pun mengucapkan selamat kepada Faldo yang dipercaya menjabat Ketua DPW PSI Sumatera Barat.

"Itu hak dia. Kita hormati, kita ucapkan selamat, dan bagi PAN enggak ada masalah," kata Yandri.

Kepindahan Faldo Maldini ke PSI tak membuat PAN merasa kehilangan kader mudanya. Kata Yandri, akan ada lagi tokoh-tokoh muda yang masuk ke partai berlambang matahari itu.

"Biasa aja. Di PAN kan kolektif kolegial. Jadi kalau pergi satu ya nanti nambah lagi yang lain, dan kita tak pernah menghalangi kader untuk keluar atau anak-anak muda yang mau masuk, di PAN itu biasa," ujar Yandri.

2 dari 3 halaman

---

Pindah ke PSI

Faldo Maldini resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (Istimewa)

Diberitakan sebelumnya, Faldo Maldini resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia langsung didapuk sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sumatera Barat. Surat Keputusan pengangkatan diserahkan langsung oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

"PSI baru mendapat dua kebahagiaan minggu ini, kita baru mendapatkan amanah dari Pak Jokowi sebagai Wakil Menteri Bro Dr Surya Tjandra. Yang kedua, Bro Faldo intelektual politik bergabung dengan PSI ," kata Toni dalam acara penyerahan SK Ketua DPW Sumbar, di Jsix Caffee Padang, Minggu (27/10/2019).

3 dari 3 halaman

---

Saksikan juga video menarik berikut ini:

Ramai dibicarakan terkait kabar Faldo Maldini pindah dari PAN ke PSI. Wasekjen PAN ini belum beri tanggapan terkait kabar kepindahannya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2NiHfGU
October 29, 2019 at 07:07AM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com https://ift.tt/2NiHfGU
via IFTTT