Ibu Kota Baru Harus Punya Akses ke Pantai, Mengapa?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, ibu kota baru setidaknya harus memiliki akses ke pantai. Keputusan ini diambil demi memperkuat citra Indonesia sebagai sebuah negara maritim.

Pemerintah disebutnya telah membuat beberapa keputusan terkait ide lokasi ibu kota baru ini. Selain dekat dengan air, pemerintah juga mempertimbangkan untuk mencari lokasi yang cenderung aman dari bencana alam.

"Pertama kita cari titik yang aman, sebab negara kita berada di ring of fire. Kemudian memiliki sumber-sumber daya air, kemudian yang mempunyai akses ke pantai. Walaupun itu tidak harus di tepi pantai, tapi harus punya akses ke pantai karena kita ini negara maritim," tuturnya di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Menurut BMKG, Basuki melanjutkan, Pulau Kalangan merupakan lokasi paling aman dari bencana karena posisi daratannya. Selain itu, letak pulau yang berada di tengah-tengah Nusantara juga terbilang strategis untuk diakses, baik dari sisi barat maupun timur.

Secara biaya, ia mengestimasikan dana yang dihitung Kementerian PPN/Bappenas untuk pembangunan ibu kota di luar Jawa mencapai angka sekitar Rp 466 triliun.

"Kalau hitungannya Bappenas, itu kan banyak kriterianya. Kalau dipindah semua untuk kota pemerintahan, itu butuh (lahan) 40rb ha, biayanya sekitar 466 triliun," jelas dia.

Namun, nominal biaya tersebut dihitungnya bisa mengecil jika pemerintah hanya membawa para abdi negara saja untuk menghuni ibu kota baru.

"Tapi kalau hanya ASN-nya saja dengan rightsizing itu dibutuhkan sekitar 870 ribu orang. Kalau itu butuh (lahan) 30 ribu ha, biayanya sekitar Rp 323 triliun," ujar Basuki.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GSMj2r
April 30, 2019 at 04:42PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2GSMj2r
via IFTTT

Redaksi Liputan 6 SCTV Tidak Pernah Revisi Quick Count, Stop Sebar Hoaks

Sementara itu, dalam versi utuhnya, Kamis 18 April 2019, presenter SCTV Jati Darma tengah menjelaskan mengenai ramainya perbincangan mengenai hasil hitung cepat Pilpres 2019 yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Kemudian, adanya perbedaan dengan survei yang dilakukan internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Berita Liputan 6 SCTV kemudian menampilkan grafis mengenai 6 lembaga survei yang merilis hasil hitung cepatnya.

Lembaga survei SMCR dengan data masuk 97 persen menyatakan, pasangan 01: 54,52 persen, pasangan 02: 45,48 persen.

Lembaga Indo Barometer dengan suara masuk 99,67 persen menyatakan pasangan 01: 54,32 persen, pasangan 02: 45,68 persen.

Lembaga CSIS dan Cyrus Network dengan data masuk 98,15 persen menyatakan pasangan 01: 55,59 persen, pasangan 02: 44,41 persen.

Libtang Kompas dengan data masuk 97 persen menyatakan, pasangan 01: 54,52 persen, pasangan 02: 45,48 persen.

Kemudian Charta Politika dengan data masuk 98,6 persen menyatakan, pasangan 01: 54,32 persen, pasangan 02: 45,68 persen.

Lembaga Poltracking dengan data masuk 99,3 persen menyatakan, pasangan 01: 54,87 persen, pasangan 02: 45,13 persen.

Tayangan kemudian menampilkan Exit Poll Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Dalam perhitungan BPN, Jokowi-Ma'ruf mendapat 42,8 persen dan pasangan Prabowo-Sandiaga 55,4 persen.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PkUU0q
April 19, 2019 at 04:42PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2PkUU0q
via IFTTT

Kegiatan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi di Masa Tenang Pilpres

Lalu bagaimana dengan Prabowo? Capres nomor urut 02 ini mengaku masih banyak kegiatan. Salah satunya, menghadiri pernikahan anak buahnya.

"Besok hadiri ada anak buah yang kawin, habis itu masih banyak acara kayak gitu," kata Prabowo usai debat di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu 13 April 2019.

Selain itu, dia akan memanfaatkan masa tenang Pemilu 2019 untuk berolahraga. "Olahraga dong, kalau enggak, stres," ujar Prabowo.

Sebelumnya, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, mengatakan, Prabowo juga akan melakukan konsolidasi dengan partai politik pendukungnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PhhgjL
April 14, 2019 at 04:42PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2PhhgjL
via IFTTT

WN Vietnam di Kasus Pembunuhan Kim Jong-nam Akan Bebas 3 Mei 2019

Sebelumnya, Siti Aisyah, WNI terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam --kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un-- dinyatakan bebas oleh pengadilan Malaysia. Atas permintaan jaksa, tuntutan terhadap perempuan berusia 27 tahun itu resmi dihentikan oleh pengadilan Negeri Jiran.

Wanita kelahiran Serang, Banten itu telah tiba di Tanah Air dengan pendampingan dari Menteri Kementerian Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dan sejumlah perwakilan dari Kuala Lumpur.

Dia mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 17.00 WIB, Senin, 11 Maret 2019. Aisyah lalu dibawa ke Kementerian Luar Negeri RI untuk diserahkan langsung ke keluarga. Acara serah terima ini dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi.

"Menkumham, beberapa perwakilan dari KL (Kuala Lumpur) dan juga saya sendiri, telah menyerahkan secara resmi saudara Siti Aisyah kepada keluarga," kata Retno dalam prosesi pemulangan dan serah terima Siti Aisyah kepada keluarga di Kemlu RI.

Mantan duta besar Indonesia untuk Belanda itu menegaskan, bahwa keputusan yang diberikan Malaysia kepada Siti Aisyah merupakan hasil dari sebuah proses yang cukup panjang.

Pendampingan hukum yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk terus mengawal jalannya proses hukum terhadap Siti Aisyah dilakukan lebih dari 2 tahun 23 hari. Selain itu juga agar hak-hak hukum Siti Aisyah dapat dipenuhi.

Retno menambahkan, konsultasi antara pihak pengacara Siti Aisyah dengan pemerintah Indonesia, dilaksanakan secara rutin. "Pada saat, misalnya, saya terbang ke Kuala Lumpur atau transit di Kuala Lumpur, biasanya kita melakukan pertemuan dengan pihak pengacara untuk saling meng-update sampai di mana proses hukum yang sedang dijalani oleh Siti Aisyah," lanjut Retno Marsudi.

Demikian pula ketika kedua pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk menangani kasus Aisyah, Gooi Soon Seng dan Azzura, diundang datang ke Tanah Air, guna berdiskusi dengan pemangku kepentingan lain.

"Sekali lagi, di dalam konteks pemberian briefing, sampai di mana bantuan hukum atau kasus ini sudah ditangani. Saya juga ingin menyampaikan terimakasih kepada pengacara Gooi dan Azzura yang selama ini sudah mendampingi Siti Aisyah selama berada di Malaysia," imbuh Menlu.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Pa1A1k
April 13, 2019 at 04:42PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2Pa1A1k
via IFTTT

FOTO: Bersama Slank, Menteri Susi Ajak Semua Komponen Bangsa Jaga Kebersihan Laut

1/8

Menteri KKP, Susi Pudjiastuti (ketuga kiri) saat berbicara pada talkshow Mari Jaga Laut Masa Depan Bangsa di Hall B JCC, Jakarta, Sabtu (6/4). Menteri Susi menghimbau masyarakat, khususnya komunitas pecinta laut untuk terus menjaga keberlangsungan kehidupan di laut. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selengkapnya

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2I0neod
April 06, 2019 at 04:42PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2I0neod
via IFTTT

Ma'ruf Amin Imbau Pendukungnya Tak Lakukan Pegeroyokan dan Pengadangan

Manajer Manchester City Sanjung Permainan Newport County

Dipijit Menteri Basuki, Susi Pudjiastuti Tertawa Senang

Sandiaga Imbau Pendukungya Tidak Saling Membalas Deklarasi Dukungan

Liputan6.com, Jakarta - Usai berolahraga di Lapangan Basket Bulungan, Jakarta, cawapres nomor urut 2, Sandiaga Uno menyempatkan diri memberi tanggapan seputar isu yang berkembang.

Di antaranya seputar klaim dukungan maupun basis daerah dari kedua kubu paslon. 

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Jumat (8/2/2019), pasangan Prabowo ini pun meminta pendukungnya untuk tidak saling membalas.

"Hari ini mau melakukan deklarasi yang sama. Janganlah, jangan saling balas membalas. Justreu harus jadi ajang silaturahim," ungkap Sandiaga.

Sementara itu, pemilihan presiden dan wakil presiden yang semakin dekat membuat kedua paslon, baik kubu Jokowi kian gencar berkampanye. Seiring dengan itu, dukungan pun kini terus mengalir bagi masing-masing kandidat. (Muhammad Gustirha Yunas)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2tdHb1f
February 08, 2019 at 04:42PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2tdHb1f
via IFTTT

BMKG: 10 Hari Pertama Februari Puncak Musim Hujan di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan 10 hari pertama di bulan Februari akan menjadi puncak musim hujan yang terjadi di Jakarta.

"Jadi kita akan was-was nanti sekitar bulan Februari pada tanggl 1 sampai 10. Kapannya, jam berapanya, tinggal tunggu informasi BMKG. Karena ada jangka panjang, jangka menengah, dan jam-jaman dari BMKG,” ujar Pakar Hidrometeorologi, Armi Susandi di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (31/1/2018).

Menurutnya, masyarakat harus bersiap dengan kemungkinan banjir di Jakarta. Kawasan yang rawan membentang dari wilayah Selatan hingga Utara.

Ia mengatakan, kemungkinan akan ada banjir kiriman yang kemudian disambut oleh bulan purnama di wilayah utara.

"Kalau kombinasi ini terjadi, bulan purnama air pasang naik, lalu ada kiriman dari Bogor dan hujan Jakarta, dalam waktu kurang dari enam jam ketiga-tiganya maka Jakarta akan terendam," jelas Armi.

"Tapi kalau salah satunya saja terjadi, tidak sekaligus, maka dia akan menjadi banjir sesaat. Itu kesepakatan kita untuk persiapan BPBD di Jakarta," tandasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2TmtybG
January 31, 2019 at 04:42PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2TmtybG
via IFTTT

Perpres Kendaraan Listrik Tidak Atur Insentif Mobil Hybrid, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Peraturan Presiden (Perpres) terkait Program Kendaraan bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) untuk Transportasi Jalan siap disahkan bulan depan. Regulasi ini sendiri, bakal mengatur secara lengkap mobil listrik untuk menjadi mobil nasional, dan bukan untuk mobil hybrid, plug-in hybrid, dan energi terbarukan lainnya yang diimpor atau didatangkan dari pabrikan asing di Indonesia.

Dalam perpres tersebut, juga bakal diatur terkait insentif fiskal dan non fiskal untuk mobil listrik yang diproduksi di dalam negeri dan menjadi mobil listrik nasional.

Dijelaskan Satriyo S Brodjonegoro, Penasihat Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), insentif ini bakal diberikan kepada produsen kendaraan berbasil listrik bermerek nasional, produsen komponen di dalam negeri, litbang, inovasi teknologi, dan vokasi industri.

Kemudian, insentif juga bakal digunakan untuk penggunaan komponen produksi dalam negeri, penyewaan baterai swap sepeda motor, pengelola limbah baterai atau moda penyimpanan energi listrik, penyedia SPLU, dan pengguna kendaraan bermotor listrik (perorangan atau masyarakat).

"Kita siapkan insentif, meskipun memang masih ada pro dan kontra. Tidak apa-apa, kita batasi untuk kendaraan berbasis baterai (mobil listrik)," jelas Satriyo, dalam diskusi Masyarakat Konservasi & Efisiensi Energi Indonesia, di The Breeze, BSD, Tangerang Selatan, Rabu (30/1/2019).

Lanjut Satriyo, jika ada mobil listrik yang statusnya masih completely built-up (CBU), silahkan saja. Tapi, pajaknya tinggi. "Untuk mobil listrik nasional insentif kita kasih, dan tidak mungkin disalahkan WTO," tegasnya.

Sementara itu, untuk skema insentif fiskal dan non fiskal memang akan diberikan secara menyeluruh. Namun, tidak hanya dilihat dari tempat fasilitas saja, tapi juga tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang sesuai peraturan. "Kalau tempatnya saja, itu belum cukup. Kalau saya boleh bergurau, bukan made in Indonesia tapi by Indonesia," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

---

Rincian Insentif Fiskal dan Non Fiskal Untuk Mobil Listrik Nasional

Insentif Fiskal

• Fasilitas Bea Masuk IKD dan CKD

• Fasilitas pajak penjualan barang mewah

• Fasilitas pembebasan/pengurangan pajak

• Penangguhan bea masuk dalam rangka ekspor

• Fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah [BMDTP] importasi bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam rangka proses produksi

• Fasilitas pembuatan peralatan SPLU

• Bantuan kredit modal kerja

• Fasilitas pembiayaan ekspor

• Fasilitas lainnya

Insentif Non–Fiskal

• Pengecualian dari pembatasan penggunaan jalan tertentu

• Pembebasan pungutan parkir Kendaraan Bermotor Listrik

• Keringanan biaya pengisian listrik di SPLU

• Dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur SPLU

• Sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia industry KBL

• Pelimpahan hak produksi atas teknologi

• Pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional

• Sertifikasi produk dan/atau standar teknis

• Fasilitas lainnya

3 dari 3 halaman

---

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Toyota tengah mempersiapkan era elektrifikasi industri otomotif Indonesia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2G9Xp3h
January 30, 2019 at 04:42PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2G9Xp3h
via IFTTT

7 Cara Menggabungkan File PDF Menjadi Satu, Praktis dan Mudah Banget

Wapres Jusuf Kalla Pimpin Rapat Penanggulangan Bencana Banjir Sulsel

Jokowi Serahkan 204 Serifikat Tanah Wakaf di Masjid Al Barkah Bekasi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Barkah Kota Bekasi Jawa Barat. Usai salat, Jokowi menyerahkan 204 sertifikat tanah wakaf ke warga di Jawa Barat.

"Alhamdulilah akan kami serahkan 204 sertifikat untuk masjid, mushola, tempat pendidikan dan pondok pesantren," kata Jokowi di Masjid Al Barkah Bekasi Jawa Barat, Jumat (25/1/2019).

‎Jokowi mengatakan dirinya memang sengaja meminta agar sertifikat tanah wakaf dipercepat penyelesaian dan pembagiannya. Hal ini agar tidak ada lagi sengketa tanah.

"Kenapa saya minta dipercepat? Karena saya ke kampung dan desa. Sering masuk ke telinga saya ada sengketa lahan. Banyak juga tanah wakaf jadi sengketa padahal sudah diberikan izin," ujar dia.

Menurut dia, sengketa tanah tak hanya terjadi di Jakarta saja, namun juga di sejumlah daerah. Jokowi berharap dengan percepatan sertifikat ini dapat mengurangi sengketa lahan di masyarakat.

"Engga hanya di Jawa Barat Bekasi. Kita serahkan di Aceh, Sumba, Riau, Jawa Tengah. Terima kasih Kepala BPN telah kerja keras menyelesaikan ini. Semoga sertifikat dipegang ini kita harapkan tidak ada lagi sengketa lahan," ucap Jokowi.

2 dari 2 halaman

---

Bagikan 40 Ribu Sertifikat

Sebelumnya, Jokowi hari ini juga membagikan 40.172 sertifikat tanah kepada masyarakat Pondok Cabe Tangerang Selatan. Jokowi menyatakan sertifikat tanah sangat penting dimiliki masyarakat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang mereka tinggali.

Untuk itu, dia mengatakan pemerintah saat ini gencar membagikan sertifikat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan kepada masyarakat yang ingin menggadaikan sertifikat ke bank agar berhitung matang.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep mencuri peluang dengan menciptakan jas hujan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2S24HMU
January 25, 2019 at 04:42PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2S24HMU
via IFTTT

Kabel Listrik Putus, Commuter Line Tanah Abang-Rangkas Bitung Mogok

Liputan6.com, Jakarta - Commuter Line Jabodetabek relasi Tanah Abang-Rangkas Bitung terhenti di depan Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat, karena kabel listrik putus.  

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV,  Minggu (20/1/2019), penumpang terpaksa harus turun dari kereta karena tak kuasa menunggu perbaikan yang diperkirakan memakan waktu hingga tiga jam.

Mereka harus berjalan kaki menuju stasiun dan mencari moda angkutan lain. (Karlina Sintia Dewi)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SZmnpA
January 20, 2019 at 04:42PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2SZmnpA
via IFTTT