5 Solusi Tokoh Agama dan Aktivis Atasi Masalah Konservatisme Beragama

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) bersama tokoh agama dan budayawan menyoroti beberapa isu-isu strategis dalam hal berbangsa dan bernegara dan beragama melalui sebuah diskusi di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta Utara. Salah satu masalahnya adalah adalah masalah konservatisme yang mengarah pada eksklusifisme dan ekstrimisme beragama.

Dalam diskusi itu, Kementerian Agama bersama para tokoh seperti Mahfud MD, Alissa Wahid, Romo Benny, hingga Sujiwo Tejo merumuskan beberapa strategi mengatasi masalah. Setidaknya ada lima strategi untuk mengatasi persoalan keagamaan dalam berbangsa dan bernegara.

"Strategi pertama, pemerintah mengambil langkah konkret untuk memimpin gerakan penguatan keberagaman yang moderat sebagai arus utama. Agama perlu dikembalikan kepada perannya sebagai panduan spriritual dan moral, bukan hanya pada aspek ritual dan formal, yang bersifat eksklusif baik pada ranah masyarakat maupun negara," kata salah satu anggota Perumus Risalah, Mahfud MD di lokasi, Sabtu (29/12).

Mahfud melanjutkan, pemerintah perlu mengambil langkah konkret dalam mengatasi eksklusivisme dan ekstrimisme beragama dan perilaku diskriminatif dalam kehidupan beragama. Seperti mendorong DPR dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang tentang pembelakuan PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menghapus atau membatasi regulasi dan kebijakan yang menumbuhsuburkan ekslusivisme dan ekstrimisme beragama," ungkapnya.

Tambahnya, diperlukan juga pengembangan strategi komunikasi berbangsa. Hal itu, diperlukan untuk memperkuat akal sehat kolektif.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VdJn5X
December 29, 2018 at 06:06PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2VdJn5X
via IFTTT

Putusan MK soal Batas Umur Pernikahan Ditindaklanjuti Kementerian PPPA

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohanna Yembise menyampaikan, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah memberikan lampu untuk menaikkan batas usia menikah. Saat ini, batas usia menikah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

"Adanya keputusan ini mendorong kita di kementerian untuk melaksanakan keputusan ini dengan institusi-institusi terkait. Kami juga akan melaporkan ini kepada Pesiden, sekaligus melakukan pendekatan dengan pihak parlemen sehingga secepatnya bisa muncul satu kesepakatan bersama," ujar Yohanna di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (26/12/2018).

Ia menjelaskan, terkait keinginan Kementrian PPPA untuk menjadikan batas usia menikah laki-laki menjadi 22 tahun dan perempuan 20 tahun masih memerlukan kesepakatan dengan parlemen.

Yohanna mengaku, ia juga akan segera mendorong agar persetujuan dari MK atas ajuan Kementerian PPPA ini akan segera ditindaklanjuti setelah liburan tahun baru.

"Apakah itu merevisi Undang-Undang Perkawinan ataukah UU Perlindungan Anak, yang jelas sudah ada titik terang," Yohanna berujar.

Menurutnya, lebih memungkinkan bagi Kementerian PPPA untuk merevisi undang-undang daripada membuat UU baru.

"Ada feeling sepertinya revisi langsung satu pasal di situ, saya pikir bisa secepatnya yang dikatakan 3 tahun mungkin saja lebih cepat," lanjut Yohana.

DPR dan Kementerian Agama pun dikatakan Yohana sudah mengetahui tentang batas usia menikah yang baru ini.

"Dan sudah ada lampu hijau dari MK, dari kami tinggal menindaklanjuti, mohon doanya," tegas Yohana.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QSOZDO
December 26, 2018 at 06:06PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2QSOZDO
via IFTTT

DPR Dorong Berbagai Lembaga dan Kementerian Bantu Korban Tsunami Selat Sunda

Liputan6.com, Jakarta - Hari ketiga usai tsunami Selat Sunda, Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong instansi pemerintah untuk terus melakukan pencarian korban tsunami yang masih belum ditemukan. Lembaga itu juga diminta mengevakuasi warga ke daerah yang lebih aman.

Lembaga tersebut adalah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Taruna Siaga Bencana Kementerian Sosial (Tagana Kemensos). 

"Mendorong Kemensos segera turun ke lokasi untuk mengkoordinasikan bantuan dan pertolongan, serta mengidentifikasi akan kebutuhan bagi warga yang berdampak tsunami di tempat pengungsian," ujar pria yang karib disapa Bamsoet ini melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Selasa (25/12/2018).

Selain itu, ia juga mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera membuka posko kesehatan guna memberikan pertolongan bagi warga yang menderita luka-luka.

"Mendorong Kementerian Perhubungan melalui Kepala Pelabuhan Merak dan PT ASDP Indonesia Ferry untuk memberikan solusi bagi kapal ferry yang mengalami kesulitan bersandar di pelabuhan Merak dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan penumpang," ucapnya.

Bamsoet juga mendorong BMKG untuk terus memberikan informasi mengenai kondisi terkini, baik situasi cuaca, ketinggian laut, serta kemungkinan terjadinya erupsi kembali anak gunung Krakatau melalui media cetak, siber, dan siaran, maupun SMS broadcast.

Hal itu, menurutnya, guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi serta aktif memberikan informasi tersebut kepada lembaga transportasi darat, laut, sungai, danau, dan udara.

"Mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daeah (Pemda) bersama BPBD untuk melakukan sosialiasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah evakuasi atau penyelematan diri jika terjadi bencana di lingkungannya seperti memperbanyak simulasi evakuasi bencana (tsunami)," papar Bamsoet.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Proses pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim sar gabungan untuk mencari 154 orang yang masih hilang.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2LAmmFM
December 25, 2018 at 06:06PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2LAmmFM
via IFTTT

Belasan Pegawai RSUD Ciawi Jadi Korban Tsunami Selat Sunda, 2 Tewas

Liputan6.com, Bogor - Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat turut menjadi korban gelombang tsunami yang menerjang Selat Sunda di Banten dan Lampung.

Direktur Utama RSUD Ciawi Hesti Wulandari membenarkan, tsunami yang menerjang kawasan Anyer, Banten juga menimbulkan korban dari pegawai RSUD Ciawi.

"2 Orang meninggal, 2 orang belum ada kabar, dan 12 orang lainnya luka-luka," kata Hesti, Minggu (23/12/2018).

Adapun korban meninggal adalah Retno (46) dan Grace (60), warga Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Bogor.

Hesti mengatakan, acara liburan itu tidak hanya diikuti pegawai RSUD Ciawi, tapi keluarga dan anak mereka.

Korban meninggal merupakan kerabat staf RSUD Ciawi Trie Hendra yang bertugas di poliklinik bedah umum dan Dita Renjani selaku perawat IGD.

Setelah mendapat laporan tersebut, pihak RSUD Ciawi mengirimkan dua tim ke lokasi bencana tsunami.

"Kami mengirim tim evakuasi dan tim ambulans berikut dokter dan perawat," jelas Hesti.

Sementara itu, korban luka-luka pegawai RSUD Ciawi adalah Trie hendra (52), Lim Rima Sugiarti (50), Dita Renjani (23), Tri Cinta Lestari (14), Feri (55), Alfi (33), Fajar (36), Yoda (14), Robi (11), Kherli Nurfalah (27), Herdiansyah (27), dan Nuraita Gava Putri (2).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RdK2F8
December 23, 2018 at 06:06PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2RdK2F8
via IFTTT

BRI Hadirkan BRIncubator untuk Tingkatkan Kapabilitas UMKM dan Keluarga Migran

Liputan6.com, Jakarta PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengupayakan pelayanan keuangan terbaik bagi para nasabahnya di seluruh penjuru negeri. Kali ini melalui BRIncubator yang diselenggarakan di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.

Program BRIncubator untuk UMKM dan keluarga migran akan diisi oleh beragam diskusi dari Direktur Mikro dan Kecil Bank BRI, Priyastomo, dan Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Heru Kristiyana. Program ini memberikan akses untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM serta keluarga migran secara khusus di sektor digital dan ekspor.

BRIncubator juga menghadirkan literasi keuangan dan kewirausahaan kepada Keluarga migran agar mereka bisa mengelola usaha atau bisnis dengan baik.

“Ini merupakan bentuk pendampingan. Jadi harapannya ke depan melalui BRIncubator akan semakin banyak UMKM yang bisa go-modern, go-digital, go-online, dan yang terpenting go-global,” ujar Priyastomo.

Sejumlah materi telah disiapkan, diantaranya bahasan mengenai literasi keuangan, BRI Remmittance terkait menghadapi tantangan dan perubahan teknologi di industri perbankan, serta cara memanfaatkan BRIncubator sebagai platform dan kanal digital bagi para pengusaha untuk tetap melebarkan bisnis dan tetap relevan di tengah persaingan dagang.

“OJK mengapresiasi peran Bank BRI yang hadir di desa, berusaha meningkatkan perekonomian desa salah satunya melalui BRIncubator,” ujar Heru Kristiyana.

Selain UMKM, Bank BRI juga berperan aktif menyediakan dukungan finansial bagi para pekerja migran Indonesia, baik sebelum berangkat ke luar negeri atau saat sudah berada di luar negeri. Bank BRI pun memberikan KUR umum sebagai bentuk dana support agar bisa meringankan biaya dokumen, kesehatan, pelatihan kompetensi, dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia.

Bank BRI juga melakukan penyerahan KUR secara simbolis kepada lima nasabah penerima KUR Ritel dan lima nasabah penerima KUR TKI. Juga, pemberian bantuan CSR untuk TKI yang membentuk Kelompok Usaha TKM Purna TKI di Desa Arjowilangun, Kec. Kalipare yang terdiri dari delapan kelompok usaha pengolahan makanan.

Bantuan CSR berupa mesin spinner, alat pembuatan stick sayur, dan kompor besar. Selain itu, bantuan CSR untuk desa berupa sepeda motor, mesin molen, dan hand tractor untuk peralatan penunjang pembangunan di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare.

“Ini bukan dukungan yang pertama yang kami berikan untuk pekerja migran. Sudah ada beberapa bentuk lain, misalnya Program Desmigratif atau Desa Migran Produktif yang dicanangkan oleh Pemerintah. BRI telah memiliki 40 titik lokasi untuk Desmigratif yang sebagian besar berlokasi di Jawa dan NTT,” kata Priyastomo.

Bank BRI berharap melalui program BRIncubatorm semakin banyak orang Indonesia di berbagai pelosok yang memahami literasi keuangan sekaligus berani untuk berbisnis di negeri sendiri, khususnya bagi para tenaga kerja Indonesia. Program BRIncubator berupaya agar para pegiat UMKM dan keluarga migran bisa naik kelas dalam mengembangkan usahanya.

(*)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Eu1huZ
December 18, 2018 at 06:06PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2Eu1huZ
via IFTTT

Polda Metro Jaya Sepakat Ganjil Genap di Jakarta Berlanjut pada 2019

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk memperpanjang penerapan sistem ganjil genap. Kepala BPTJ Bambang Prihatono mengatakan, ganjil genap dinilai sangat efektif mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Ganjil genap itu kebijakan temporer, karena orang bisa beli mobil lagi atau pindah ke kendaraan roda dua," ungkap Bambang.

Reporter: Ronald 

Sumber: Merdeka.com

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CldP6N
December 18, 2018 at 06:06PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2CldP6N
via IFTTT

Ironi Kepala Dinas Terjerat Korupsi karena Upeti ke Kepala Daerah

Bupati Klaten Sri Hartini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan, terkait rotasi sejumlah jabatan di Pemkab Klaten. Sri diduga menerima suap sekitar Rp 2 miliar, US$ 5.700, dan 2.035 dolar Singapura dari para pihak yang 'memesan' jabatan tertentu.

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebut sebanyak 148 kepala desa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah diduga telah melakukan gratifikasi untuk Sri Hartini. Para kepala desa memberikan hadiah karena bantuan keuangan desa dari APBD Kabupaten Klaten telah dicairkan.

Jaksa KPK Afni Carolina menjelaskan, besaran uang yang diberikan kepada Sri Hartini berbeda-beda. Para kades umumnya memberikan hadiah uang dari Rp 8 juta, Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 21,5 juta, Rp 25 juta, Rp 27 juta, Rp 37 juta, dan Rp 40 juta.

4. Kasus Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko terjerat kasus dugaan korupsi suap untuk menetapkan Inna Silistyowati sebagai kepala Dinas Kesehatan definitif. Ia tertangkap OTT KPK pada Sabtu (3/2/2018).

Inna diduga mengumpulkan uang suap dari 34 Puskesmas di Jombang dan diberikan kepada Bupati Nyono. Pemberian diperuntukkan agar Inna yang menjabat sebagai pelaksana tugas menjadi Kadis Kesehatan definitif.

Uang suap juga dipergunakan Bupati Nyono untuk membiayai kampanye dalam Pilkada Bupati Jombang 2018. Bupati Nyono diduga telah menerima sekitar Rp 275 juta dari Inna.

5. Kasus Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra

KPK menetapkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan dan penerimaan gratifikasi terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sunjaya diduga menerima suap terkait jual beli jabatan senilai Rp 100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR Gatot Rachmanto. Uang diberikan agar Sunjaya melantik Gatot dalam jabatan tersebut.

Sedangkan dugaan penerimaan gratifikasi, Bupati Cirebon Sunjaya diduga menerima uang total senilai Rp 6,4 miliar. Uang tersebut disimpan dalam rekening atas nama orang lain yang dikuasai oleh Sunjaya

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Diduga Irvan dan para tersangka lainnya menerima 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar DAK pendidikan Kabupaten Cianjur.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Cdtvcc
December 14, 2018 at 06:06PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2Cdtvcc
via IFTTT

Orang Lapar Dilarang Mengemudi, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Mengemudi merupakan pekerjaan penting yang menuntut konsentrasi tinggi. Perut yang kosong tanpa terisi makanan sangat tak dianjurkan, apalagi kalau terjebak macet.

Pasti tak menyenangkan sekali bukan? Menahan lapar untuk alasan apapun bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Termasuk menahan lapar dalam kondisi sedang berkendara dan terjebak macet.

Sebab, menurut laman Daihatsu Indonesia, hal itu akan berdampak buruk. Karena terlalu lama menahan lapar, maka tubuh akan kekurangan nutrisi penting. Tubuh pun akan kurang fokus jika nutrisi yang diperlukan tubuh tak terpenuhi.

Selain itu juga bisa berdampak pada kondisi emosional dan fungsi kognitif. Umumnya, tubuh akan merasa lebih cepat lelah, pusing, dan mengantuk.

Kedua efek itu sangat tidak baik untuk seorang yang sedang berkendara. Sebab berkendara perlu tingkat fokus yang tinggi. Butuh emosi yang stabil juga saat mengemudi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Em4AFz
December 08, 2018 at 06:06PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2Em4AFz
via IFTTT

Sudirman Said: Lebih Banyak Pejabat Berurusan dengan KPK di Era Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Sudirman Said mengatakan, di era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi saat ini, lebih banyak pejabat yang berurusan dengan KPK jika dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya.

Berdasarkan data, dalam 15 tahun terakhir, jumlah pejabat yang diproses KPK di era Jokowi-Jusuf Kalla naik sekitar 50 persen.

"Kalau lihat statistik, maka di periode pemerintahan sekarang, empat tahun terakhir, itu jumlah yang berurusan sama KPK jauh lebih banyak daripada periode terdahulu. Saya punya data 15 tahun, dari 600 orang itu pejabat publik kena korupsi itu 302 di antaranya terjadi di empat tahun terakhir," sebut Sudirman di Jakarta, Sabtu (1/12/2018).

Menurut mantan Menteri ESDM era Jokowi ini, sekarang ada kecenderungan pelemahan sistem kontrol (check and balance). Pelemahan ini dilihat dari indeks korupsi yang turun tapi media dan civitas akademika atau kampus kehilangan daya kritis, serta parpol mengalami pelemahan fungsi pengawasan.

"Jadi satu tren yang sangat menyedihkan dan memang tanda-tandanya cukup menarik. Misal baru di periode ini seorang penyidik KPK disiram air keras tanpa ada tindakan. Periode ini, empat dari tujuh lembaga tinggi negara kepalanya, pimpinannya itu masuk penjara. Jadi ini tanda sedang terjadi pelemahan check and balance," papar Sudirman.

Untuk mengatasi berbagai persoalan ini, caleg dari Partai Gerindra tersebut mengatakan Indonesia butuh pemimpin yang bekerja strategis dan memiliki prioritas yang dikonsep dengan baik sehingga prioritas menjadi lebih tertata. Hal ini, kata Sudirman, juga menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah dan partai politik.

"Dan siapa pun pemimpin atau partainya harus punya pandangan seperti itu. Diperlukan kepemimpinan etis, yang memberikan keteladanan sehingga mewarnai seluruh lembaga tinggi negara. Itu yang kita harapkan," jelas Sudirman.

"Agenda penyelesaian korupsi bukan hanya satu partai täpi seluruh bangsa. Jadi lepas dari partai apa pun itu, sedang di pemerintahan atau oposisi, punya kepentingan yang sama," pungkas dia.

Reporter: Hari Ariyanti

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam itu, terungkap jika RUU KUHP tidak memiliki batas akhir penyelesaian.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PbThk4
December 01, 2018 at 06:06PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2PbThk4
via IFTTT

Polri Siap Amankan Reuni 212 dan Aksi Tandingan di Monas

Sejumlah pejabat rencananya akan turut mengikuti aksi tersebut. Beberapa di antaranya Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

"Saya malah dari awal sudah akan berangkat. Setahu saya Pak Fahri juga akan ikut, nanti bareng-bareng kita berangkatlah tanggal 2 itu ke reuni," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 28 November 2018.

Politikus Partai Gerindra ini berharap Ketua Umumnya Prabowo Subianto juga ikut dalam acara tersebut. Fadli mengaku masih akan bertanya langsung pada Prabowo.

"Saya kira sudah ada ya, mudah-mudahan. Kalau saya akan menyampaikan untuk hadir karena Pak Prabowo juga sudah diundang kalau tidak salah," ungkapnya.

Fadli juga menegaskan acara reuni 212 ini bukan forum pendukung para capres-cawapres di Pilpres 2019. Dia pun mempersilahkan semua pihak untuk turut serta.

"Ya ini kan reuni, bukan forum mendukung paslon. Jadi kalau mau ikut, ikut aja," ucap dia. 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Warga dihebohkan dengan pengakuan mahasiswa yang diminta ikut aksi Reuni 212 agar mendapat nilai dari dosen.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2KNBxex
November 29, 2018 at 06:06PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2KNBxex
via IFTTT

Mendagri Minta Kepala Daerah dan Wakilnya Tetap Kompak dalam Bertugas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih agar menjaga hubungan kerja sama yang baik antarkeduanya.

Menurutnya, persinggungan antara kepala dengan wakil tentu mengambat kerja kepemimpinan.

“Kami ingatkan posisi wakil kepala daerah, wakil kepala daerah itu ya wakil, titik. Kami tidak ingin lagi, banyak kepala daerah begitu dilantik, besoknya antara kepala daerah dan wakil bicara saja tidak. Selama 5 tahun ada wakil gubernur yang tidak pernah diberi tugas mewakili gubernur atau melaksanakan tugas-tugas lain,” tutur Mendagri Tjahjo di BPSDM Kemendagri, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Ia menuturkan, pembagian tugas antara kepala daerah dengan wakilnya tidak ada. Semua tanggung jawab kepala daerah.

“Kalau kepala daerah berhalangan, baru bisa menugaskan kepada wakil. Ini yang harus dipahami. Wakil itu ya wakil,” ujarnya kembali.

Ia menjelaskan, banyak kesulitan terjadi di daerah dikarenakan permasalahan kepala dan wakilnya tidak cocok. Padahal, harusnya mereka dapat mengerti posisi mereka saat tengah menjabat.

Menurut Tjahjo, kepala daerah dan wakilnya adalah satu. Sehingga, soal pembagian kerja jangan diatur detail.

“Ini yang harus dipahami oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk diyakini bahwa begitu selesai Pilkada, ya satu. Jangan liat dari partai mana,” tandas Mendagri Tjahjo.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan tertangkapnya Bupati Cirebon dalam operasi tangkap tangan KPK.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ArZFyy
November 26, 2018 at 06:06PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2ArZFyy
via IFTTT

JK Perintahkan Kemenag Hitung Jumlah Total Masjid di Indonesia

JK juga mengakui saat ini Kemenag kurang aktif mengurusi terkait tempat ibadah, khususnya masjid. Padahal kata JK, Indonesia adalah salah satu negara yang masyarakatnya mengelola masjidnya sendiri.

"Yang lain diurus negara, jadi Dirjen Masyarakat Islam ini enak dia tidak banyak urusannya kan, dakwah juga tidak, hitung masjid juga tidak. Urusan haji diurus Dirjen Haji, sekarang ditugasi, you selama enam bulan kasih kita jumlah yang benar," tegas JK.

Tidak hanya pihak Kemenag yang harus mencatat jumlah masjid di Indonesia. JK yang juga sebagai Ketua DMI mewajibkan agar nantinya ketua-ketua di daerah memetakan masjid yang ada di daerahnya.

"Kita juga wajibkan nanti ketua-ketua daerah membikin pemetaan supaya masuk dalam aplikasi kita. Nanti dijelaskan di sana di aplikasi DMI," kata JK.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DCzoRc
November 23, 2018 at 06:06PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2DCzoRc
via IFTTT