Sudirman Said: Lebih Banyak Pejabat Berurusan dengan KPK di Era Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Sudirman Said mengatakan, di era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi saat ini, lebih banyak pejabat yang berurusan dengan KPK jika dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya.

Berdasarkan data, dalam 15 tahun terakhir, jumlah pejabat yang diproses KPK di era Jokowi-Jusuf Kalla naik sekitar 50 persen.

"Kalau lihat statistik, maka di periode pemerintahan sekarang, empat tahun terakhir, itu jumlah yang berurusan sama KPK jauh lebih banyak daripada periode terdahulu. Saya punya data 15 tahun, dari 600 orang itu pejabat publik kena korupsi itu 302 di antaranya terjadi di empat tahun terakhir," sebut Sudirman di Jakarta, Sabtu (1/12/2018).

Menurut mantan Menteri ESDM era Jokowi ini, sekarang ada kecenderungan pelemahan sistem kontrol (check and balance). Pelemahan ini dilihat dari indeks korupsi yang turun tapi media dan civitas akademika atau kampus kehilangan daya kritis, serta parpol mengalami pelemahan fungsi pengawasan.

"Jadi satu tren yang sangat menyedihkan dan memang tanda-tandanya cukup menarik. Misal baru di periode ini seorang penyidik KPK disiram air keras tanpa ada tindakan. Periode ini, empat dari tujuh lembaga tinggi negara kepalanya, pimpinannya itu masuk penjara. Jadi ini tanda sedang terjadi pelemahan check and balance," papar Sudirman.

Untuk mengatasi berbagai persoalan ini, caleg dari Partai Gerindra tersebut mengatakan Indonesia butuh pemimpin yang bekerja strategis dan memiliki prioritas yang dikonsep dengan baik sehingga prioritas menjadi lebih tertata. Hal ini, kata Sudirman, juga menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah dan partai politik.

"Dan siapa pun pemimpin atau partainya harus punya pandangan seperti itu. Diperlukan kepemimpinan etis, yang memberikan keteladanan sehingga mewarnai seluruh lembaga tinggi negara. Itu yang kita harapkan," jelas Sudirman.

"Agenda penyelesaian korupsi bukan hanya satu partai täpi seluruh bangsa. Jadi lepas dari partai apa pun itu, sedang di pemerintahan atau oposisi, punya kepentingan yang sama," pungkas dia.

Reporter: Hari Ariyanti

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam itu, terungkap jika RUU KUHP tidak memiliki batas akhir penyelesaian.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PbThk4
December 01, 2018 at 06:06PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2PbThk4
via IFTTT