Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menampik segala tudingan tidak adanya transparansi dalam kepemimpinan Anies Baswedan. Ia mengatakan proses pembahasan anggaran saat ini sama dilakukan dengan pemerintahan sebelumnya.
"Jadi dituduh kalau kita sebagai tidak transparan, itu salah besar. Karena yang kita lakukan sekarang ini persis sama dan sebangun dengan apa yang kita lakukan dahulu, tidak ada yang diumpet-umpetin," kata Saefullah, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Ia juga menyikapi desakan sejumlah pihak agar Pemprov mengunggah usulan anggaran yang diajukan dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sama dengan penjelasan sejumlah SKPD, anggaran akan diunggah setelah pembahasan KUA-PPAS.
Menurut Saefullah, anggaran yang diunggah adalah anggaran yang telah disepakati untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat Rancangan APBD (RAPBD) 2020. Cara seperti ini disebutnya sama dengan pemerintah sebelumnya.
"Waktunya itu adalah ketika KUA-PPAS disepakati kemudian SKPD melakukan input yang final baru kita buka," tukasnya.
Anies Ingatkan SKPD
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2351289/original/051965000_1536123232-IMG_2213.jpg)
Saefullah tak menampik ada beberapa usulan mata anggaran yang menuai kontroversial. Namun, sebelum polemik itu muncul ke publik, Gubernur Anies Baswedan sudah dua kali mengingatkan seluruh SKPD agar tidak melakukan tindakan aneh dalam mengusulkan anggaran.
"Gubernur sudah 2 kali mengingatkan secara keras kepada SKPD untuk tidak berbuat aneh-aneh sebelum kejadian ini," tandasnya.
Reporter: Yunita Amalia
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
DPRD DKI kerap memangkas anggaran yang dianggap tak wajar. Beberapa anggaran nilainya mencapai miliaran rupiah.
https://ift.tt/2NsMW6r
November 08, 2019 at 07:19AM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com https://ift.tt/2NsMW6r
via IFTTT
No comments:
Post a Comment